MANADO, KOMPAS.com — Ribuan nelayan yang hidup di Kota Manado, Sulawesi Utara, kini terjerat kemiskinan. Kehidupan nelayan menjadi morat-marit ketika mereka tidak melaut akibat ombak dan angin kencang. Kemiskinan nelayan akibat kebijakan pemerintah yang membangun jalan pantai diikuti berdirinya sejumlah pusat perbelanjaan dan hiburan, tanpa memberikan solusi bagi nelayan kota yang tergusur.
Pengurus Asosiasi Nelayan Tradisionil Manado Vecky Caroles dan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisionil Indonesia (KNTI) Jull Takaliuang di Manado, Minggu (9/4/2012), menilai tindakan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Jumlah nelayan tradisionil di Manado turun drastis dari angka 30.000 dekade tahun 1980-an menjadi 3.000 orang.
Jull mengatakan telah membawa masalah ini ke Komisi HAM di Jakarta karena menilai proses pembangunan di Kota Manado tanpa memberikan solusi kepada nelayan sebagai perampasan hak hidup.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut Hppy Joy Korah mengatakan, upaya pemerintah menyejahterakan nelayan khusus Kota Manado terus dilakukan dengan bentuk permodalan alat tangkap dan jaminan kesehatan bagi keluarga nelayan. Kami selalu meminta nelayan membentuk kelompok dalam usahanya. Dengan begitu maka langkah koordinasi bantuan lebih cepat dan tepat, katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulut Maxi Rondonuwu menyebut target Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) nelayan sebanyak 20.000 orang ditopang dana APBD Sulut senilai Rp 8,5 miliar per tahun serta APBD kabupaten dan kota senilai Rp 7 miliar. Jamkesda untuk nelayan itu pertama di Indonesia mengingat kehidupan nelayan berisiko gangguan kesehatan.
Jumlah nelayan yang telah memperoleh kartu Jamkesda sebanyak 2.000 orang. Mereka beralamat di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Di Kota Manado tinggal tersisa 3.000 orang nelayan yang bertahan hidup di garis pantai Malalayang hingga Meras sepanjang 20 kilometer, sedangkan sebagian pantai dari Bahu hingga Karangria sejauh 10 kilometer telah dibangun jalan yang menutup akses nelayan ke pantai. Pada sepanjang ruas pantai terbangun jalan terlihat pemandangan rumah kumuh.
Vecky Caroles menyebut banyak nelayan terpaksa menjual perahu sekaligus lahan tempat tinggal karena impitan ekonomi. Pendapatan nelayan dari hasil melaut rata-rata sekitar Rp 100.000 hingga
Rp 200.000 perminggu.
Daniel Samel (60), nelayan pantai Karangria, mengatakan telah berhenti melaut sejak pemerintah membangun jalan pantai di wilayahnya. "Sudah dua tahun berhenti melaut, banyak teman yang jadilapunggu (menganggur)," katanya.
Kepala Badan Statistik Sulut Dantes Simbolon mengungkapkan, nelayan Sulut terutama yang hidup di kota mengalami kemiskinan secara gradual. Angka kemiskinan diukur dari tingkat nilai tukar petani (nelayan) hingga Desember 2011 hanya 97,37, berada di bawah jika dibandingkan dengan angka tingkat kesejahteraannya di atas angka 100.
"Paling mencolok, sektor perikanan dengan NTP hanya 97,37, jauh lebih rendah ketimbang nasional yang pada akhir tahun sudah mencapai 105,83," ungkap Simbolon.
Sumber : Kompas.Com
Pengurus Asosiasi Nelayan Tradisionil Manado Vecky Caroles dan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisionil Indonesia (KNTI) Jull Takaliuang di Manado, Minggu (9/4/2012), menilai tindakan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Jumlah nelayan tradisionil di Manado turun drastis dari angka 30.000 dekade tahun 1980-an menjadi 3.000 orang.
Jull mengatakan telah membawa masalah ini ke Komisi HAM di Jakarta karena menilai proses pembangunan di Kota Manado tanpa memberikan solusi kepada nelayan sebagai perampasan hak hidup.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut Hppy Joy Korah mengatakan, upaya pemerintah menyejahterakan nelayan khusus Kota Manado terus dilakukan dengan bentuk permodalan alat tangkap dan jaminan kesehatan bagi keluarga nelayan. Kami selalu meminta nelayan membentuk kelompok dalam usahanya. Dengan begitu maka langkah koordinasi bantuan lebih cepat dan tepat, katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulut Maxi Rondonuwu menyebut target Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) nelayan sebanyak 20.000 orang ditopang dana APBD Sulut senilai Rp 8,5 miliar per tahun serta APBD kabupaten dan kota senilai Rp 7 miliar. Jamkesda untuk nelayan itu pertama di Indonesia mengingat kehidupan nelayan berisiko gangguan kesehatan.
Jumlah nelayan yang telah memperoleh kartu Jamkesda sebanyak 2.000 orang. Mereka beralamat di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Di Kota Manado tinggal tersisa 3.000 orang nelayan yang bertahan hidup di garis pantai Malalayang hingga Meras sepanjang 20 kilometer, sedangkan sebagian pantai dari Bahu hingga Karangria sejauh 10 kilometer telah dibangun jalan yang menutup akses nelayan ke pantai. Pada sepanjang ruas pantai terbangun jalan terlihat pemandangan rumah kumuh.
Vecky Caroles menyebut banyak nelayan terpaksa menjual perahu sekaligus lahan tempat tinggal karena impitan ekonomi. Pendapatan nelayan dari hasil melaut rata-rata sekitar Rp 100.000 hingga
Rp 200.000 perminggu.
Daniel Samel (60), nelayan pantai Karangria, mengatakan telah berhenti melaut sejak pemerintah membangun jalan pantai di wilayahnya. "Sudah dua tahun berhenti melaut, banyak teman yang jadilapunggu (menganggur)," katanya.
Kepala Badan Statistik Sulut Dantes Simbolon mengungkapkan, nelayan Sulut terutama yang hidup di kota mengalami kemiskinan secara gradual. Angka kemiskinan diukur dari tingkat nilai tukar petani (nelayan) hingga Desember 2011 hanya 97,37, berada di bawah jika dibandingkan dengan angka tingkat kesejahteraannya di atas angka 100.
"Paling mencolok, sektor perikanan dengan NTP hanya 97,37, jauh lebih rendah ketimbang nasional yang pada akhir tahun sudah mencapai 105,83," ungkap Simbolon.
Sumber : Kompas.Com
RSS Feed
