JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Bambang Wirahyoso mengingatkan pemerintah tidak hanya memperhatikan perumahan bagi pegawai negeri (PNS) saja, tetapi juga perumahan bagi pekerja/buruh. Pasalnya, dari upah yang diterima pekerja/buruh, 20-30 persenya habis untuk membayar sewa rumah dan transportasi.
"Tentunya jika rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dapat dibangun berdekatan dengan lokasi tempatnya bekerja, akan membuat buruh lebih senang serta menghemat biaya sewa dan transportasi," kata Bambang di sela-sela pertemuan koordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (5/4).
Menurut Bambang, perumahan bagi pekerja tentu suatu yang realistis, apalagi Kementerian Perumahan Rakyat berhasil menurunkan suku bunga bank untuk KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 7,25 persen. "Penurunan bunga ini sangat membantu buruh untuk memiliki rumah dengan kredit murah jangka panjang," katanya.
Ditambahkan, dari data yang dimiliki, setidaknya ada beberapa kawasan industri di Bandung (Jawa Barat), Ungaran (Jawa Tengah), serta Batam (Kepulauan Riau), yang memerlukan program rusunawa."
Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah menargetkan membangun 200 ribu rumah bagi para pekerja/buruh di dekat kawasan-kawasan industri. Hal ini untuk mengurangi biaya transportasi sehingga kesejahteraan para buruh bisa meningkat lebih baik.
Menurut dia, pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membicarakan rumah bagi pekerja di kawasan-kawasan industri. Hal itu untuk mengurangi biaya transportasi mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dikatakan, upaya peningkatan kesejahteraan buruh telah sejak beberapa tahun terakhir dimulai dengan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk pekerja lajang di kantong-kantong industry, termasuk yang sudah berjalan baik di Batam.
“Untuk tahun ini, kita berharap melalui kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat, kita akan bikin tower perumahan di daerah kantong-kantong industri Jabodetabek," tutur Muhaimin.
Diungkapkan, pemerintah terus mengembangkan perumahan murah untuk para pekerja dan buruh dengan harga terjangkau dari segi bantuan uang muka maupun terjangkau dari segi kredit ataupun cicilan yang diberikan untuk para buruh.
Muhaimin mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh pemerintah memprioritaskan pada tiga isu utama buruh yaitu upah, kedua perumahan dan transportasi serta jaminan social bagi pekerja/buruh.
Menpera Djan Faridz mengatakan, dalam waktu dekat ini akan diresmikan rusunawa di Batam dengan 20 tower dan peletakan batu pertama untuk rumah buruh sebanyak 12 ribu di Jawa Tengah.
“Sedangkan rusunawa di Jabodetabek akan dibangun minimal 50 tower. Jadi nanti ada tower khusus untuk pekerja wanita, ada 1 tower khusus untuk pekerja laki-laki bujangan jadi daya tampungnya bisa lebih besar, 1 tower bisa mencapai 500 pekerja," katanya.
Dikatakan, lahan untuk pembangunan perumahan tersebut akan digunakan yang ada di industrial estate. "Nanti kita bekerja sama dengan pemda. Sedangkan pengelolaaannya bisa diserahkan kepada Perumnas, Jamsostek ataupun Pemda," kata Menpera.
"Itu untuk pekerja/buruh lajang, sedangkan pekerja yang sudah berkeluarga akan cari lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat kerja dalam arti kata dekat dengan transportasi masal misalnya dekat dengan stasiun kereta api ke tempat mereka bekerja," tambah Jan Faridz.
Sumber : PikiranRakyat.Com
"Tentunya jika rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dapat dibangun berdekatan dengan lokasi tempatnya bekerja, akan membuat buruh lebih senang serta menghemat biaya sewa dan transportasi," kata Bambang di sela-sela pertemuan koordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (5/4).
Menurut Bambang, perumahan bagi pekerja tentu suatu yang realistis, apalagi Kementerian Perumahan Rakyat berhasil menurunkan suku bunga bank untuk KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 7,25 persen. "Penurunan bunga ini sangat membantu buruh untuk memiliki rumah dengan kredit murah jangka panjang," katanya.
Ditambahkan, dari data yang dimiliki, setidaknya ada beberapa kawasan industri di Bandung (Jawa Barat), Ungaran (Jawa Tengah), serta Batam (Kepulauan Riau), yang memerlukan program rusunawa."
Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah menargetkan membangun 200 ribu rumah bagi para pekerja/buruh di dekat kawasan-kawasan industri. Hal ini untuk mengurangi biaya transportasi sehingga kesejahteraan para buruh bisa meningkat lebih baik.
Menurut dia, pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membicarakan rumah bagi pekerja di kawasan-kawasan industri. Hal itu untuk mengurangi biaya transportasi mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dikatakan, upaya peningkatan kesejahteraan buruh telah sejak beberapa tahun terakhir dimulai dengan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk pekerja lajang di kantong-kantong industry, termasuk yang sudah berjalan baik di Batam.
“Untuk tahun ini, kita berharap melalui kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat, kita akan bikin tower perumahan di daerah kantong-kantong industri Jabodetabek," tutur Muhaimin.
Diungkapkan, pemerintah terus mengembangkan perumahan murah untuk para pekerja dan buruh dengan harga terjangkau dari segi bantuan uang muka maupun terjangkau dari segi kredit ataupun cicilan yang diberikan untuk para buruh.
Muhaimin mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh pemerintah memprioritaskan pada tiga isu utama buruh yaitu upah, kedua perumahan dan transportasi serta jaminan social bagi pekerja/buruh.
Menpera Djan Faridz mengatakan, dalam waktu dekat ini akan diresmikan rusunawa di Batam dengan 20 tower dan peletakan batu pertama untuk rumah buruh sebanyak 12 ribu di Jawa Tengah.
“Sedangkan rusunawa di Jabodetabek akan dibangun minimal 50 tower. Jadi nanti ada tower khusus untuk pekerja wanita, ada 1 tower khusus untuk pekerja laki-laki bujangan jadi daya tampungnya bisa lebih besar, 1 tower bisa mencapai 500 pekerja," katanya.
Dikatakan, lahan untuk pembangunan perumahan tersebut akan digunakan yang ada di industrial estate. "Nanti kita bekerja sama dengan pemda. Sedangkan pengelolaaannya bisa diserahkan kepada Perumnas, Jamsostek ataupun Pemda," kata Menpera.
"Itu untuk pekerja/buruh lajang, sedangkan pekerja yang sudah berkeluarga akan cari lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat kerja dalam arti kata dekat dengan transportasi masal misalnya dekat dengan stasiun kereta api ke tempat mereka bekerja," tambah Jan Faridz.
Sumber : PikiranRakyat.Com
RSS Feed
