Surabaya – Skema baru kriteria Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tahun 2012, dikeluhkan pengembang karena kesulitan merealisasikan penjualan rumah sederhana tapak (RST). Rumah-rumah di bawah tipe 36 (seperti tipe 27, 29, dan 31) yang sudah dibangun, menjadi tidak jelas nasibnya karena tidak memiliki landasan hukum untuk mendapatkan FLPP.Ketua DPD REI ( Real Estate Indonesia ) Jatim, Erlangga Satriagung, kepada Surabaya Postmengakui jika skema baru perubahan dalam kriteria FLPP tahun 2012 dirasa kian memberatkan para pengembang. “Pada kebijakan FLPP yang baru, untuk komponen harga pada rumah maksimal yang digunakan untuk membangun RST seharga Rp70 juta, padahal aturan FLPP sebelumnya harga maksimal rumah adalah Rp 80 juta” terangnya.
Selanjutnya terang Erlangga, hal tersebut membuat para pengembang merugi, terbukti sampai akhir Februari lalu program KPR FLPP sempat terhenti. Disayangkan lagi kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat ( Kemenpera ), disebutkan bahwa KPR FLPP yang diberikan adalah untuk rumah minimal dengan ukuran 36. “Hal ini pasti sulit direalisasikan karena banyak pengembang yang membangun rumah di bawah tipe 36,” terangnya.
Hal yang sama juga diserukan Ketua Apersi (Asosiasi Pemukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia ) Jatim, Nurhadi, bahwa sejak awal tahun 2012 rumah-rumah tersebut nasibnya relatif terkatung-katung, karena Pemerintah belum juga mengeluarkan aturan teknis dari UU no.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga bank pun tidak berani mengluarkan KPR (kredit pemilikan rumah).
Menurut Nur, pemerintah diharapkan bisa segera mencarikan jalan keluarnya. Karena semakin lama akan semakin besar beban yang ditanggung oleh pengembang, perbankan, maupun masyarakat. Malah kondisi terebut sangat berpotensi menjadi kredit macet.
Menyinggung prospek 2012 yang diwarnai stagnasi kisruh FLPP hampir dua bulan, juga bayang-bayang dampak kenaikan BBM dan TDL, Nurhadi mengaku akan berat untuk semua pihak. Sekalipun begitu dia tetap optimis, penyediaan rumah untuk masyarakat bisa lebih tinggi dari tahun lalu.
Sumber : SurabayaPost
Selanjutnya terang Erlangga, hal tersebut membuat para pengembang merugi, terbukti sampai akhir Februari lalu program KPR FLPP sempat terhenti. Disayangkan lagi kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Perumahan Rakyat ( Kemenpera ), disebutkan bahwa KPR FLPP yang diberikan adalah untuk rumah minimal dengan ukuran 36. “Hal ini pasti sulit direalisasikan karena banyak pengembang yang membangun rumah di bawah tipe 36,” terangnya.
Hal yang sama juga diserukan Ketua Apersi (Asosiasi Pemukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia ) Jatim, Nurhadi, bahwa sejak awal tahun 2012 rumah-rumah tersebut nasibnya relatif terkatung-katung, karena Pemerintah belum juga mengeluarkan aturan teknis dari UU no.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga bank pun tidak berani mengluarkan KPR (kredit pemilikan rumah).
Menurut Nur, pemerintah diharapkan bisa segera mencarikan jalan keluarnya. Karena semakin lama akan semakin besar beban yang ditanggung oleh pengembang, perbankan, maupun masyarakat. Malah kondisi terebut sangat berpotensi menjadi kredit macet.
Menyinggung prospek 2012 yang diwarnai stagnasi kisruh FLPP hampir dua bulan, juga bayang-bayang dampak kenaikan BBM dan TDL, Nurhadi mengaku akan berat untuk semua pihak. Sekalipun begitu dia tetap optimis, penyediaan rumah untuk masyarakat bisa lebih tinggi dari tahun lalu.
Sumber : SurabayaPost
RSS Feed
