TRIBUNNEWS.COM .COM, JAMBI –  Persyaratan untuk mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR rumah bersubsidi sulit dipenuhi pengembang. Ketua Asosiasi Pengusaha Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) Jambi, Yusuf  mengakui hal itu.

Pria yang juga pengembang ini mengalami sendiri. "Untuk persyaratan FLPP saat ini sulit dipenuhi. Misalnya saja badan hukum pengembang harus perseroan terbatas (PT), tidak boleh CV,” katanya kepada Tribun, melalui sambungan telepon, Senin (21/5).

Ia menilai, syarat itu sulit dipenuhi oleh pengembang baru dan kecil. Terlebih di Jambi, developer dominan membangun rumah tipe kecil atau rumah bersubsidi.

Terlebih, adanya keterbatasan kuota untuk FLPP di Bank Tabungan Negara (BTN). Itu pun, kata dia, yang diutamakan adalah pengembang yang punya pinjaman modal untuk membangun rumah di BTN.

Menyiasati keterbatasan kuota itu, pengembang memilih program BTN yang menawarkan bunga KPR sebesar 8,5 persen dan fix 2 tahun. Cara ini juga ditempuh Yusuf.

Melihat kondisi ini, ia pesimis untuk bisa mencapai target pembangunan perumahan. Ia memperkirakan hanya mampu tercapai 30 persen dari target pembangunan rumah tahun ini.

Ditemui terpisah, Deputy Branch Manager Commercial BTN Jambi, Zulkifli membenarkan banyak pengembang tak mampu memenuhi persyaratan FLPP. "Menurut saya, banyak developer yang sulit memenuhi persyaratan FLPP ini,” katanya, kemarin.

Itulah sebabnya hingga kini, ketersediaan kuota untuk FLPP di BTN Jambi masih sekitar 60 persen. Itu, sambungnya, jika disetarakan sama dengan penyaluran sekitar Rp 10 miliar.
 
Ia menyebut, persyaratan yang dimaksud di antaranya sambungan listrik yang sudah terpasang, sarana dan prasarana di perumahan dan pengembang berbadan PT.

Zulkifli juga menyorot harga rumah yang ditawarkan pengembang yang di atas Rp 70 juta. Padahal KPR bersubsidi berlaku untuk harga di bawah itu. Ia mengakui banyak pengembang beralih pada program bunga 8,5 persen yang flat selama dua tahun. Program ini yang sedianya berakhir pada Maret 2012 oleh BTN diperpanjang hingga 29 Juni 2012.

JAKARTA: Realisasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada kuartal I/2012 sebanyak 4.959 unit atau hanya 0,82% dari target Kementerian Perumahan Rakyat sepanjang tahun ini 600.000 unit.

Data tersebut didapatkan dari survei Bank Indonesia (BI) bertajuk "Perkembangan properti komersial triwulan I/2012". Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di DKI Jakarta sebanyak 57 unit.

Realisasi KPR bersubsidi terbanyak di Jawa Barat sebanyak 1.183 unit, diikuti Kalimantan Selatan sebanyak 843 unit, Jawa Tengah 546 unit, Jawa Timur sebanyak 507 unit, dan Kepulauan Riau sebanyak 265 unit.

Penyaluran FLPP terendah terjadi di Papua hanya 1 unit, Nusa Tenggara Timur hanya 2 unit, Bali, Bandung, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 unit, Sulawesi Utara 5 unit dan Sulawesi Tengah 6 unit.

Dalam laporan tersebut dijelaskan tingkat penjualan properti residensial pada triwulan I/2012 memang mengalami penurunan, sebelumnya selama 5 triwulan berturut-turut penjualan terus naik.

Berdasarkan hasil survei, penurunan penjualan pada triwulan pertama tahun ini terjadi pada semua tipe rumah terutama rumah tipe kecil.

“Tidak terjualnya beberapa unit hunian dibawah tipe 36 terkait UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diduga berimbas pada penurunan penjualan rumah tipe kecil,” demikian seperti dikutip dalam laporan itu.

Terkait penyerapan FLPP pada kuartal I/2012 yang rendah tersebut, Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan seharusnya penyerapan FLPP sudah minimal 25% dari yang ditargetkan.

“Kalau sudah seperti ini memang sulit untuk dapat mengejar target hingga akhir tahun. Memang Kemenpera sudah menandatangani kerjasama dengan 57 pemerintah daerah, pekerja, dan BUMN.”

“Tetapi realisasinya sangat berat, tidak segampang itu. Untuk merealisasikan itu butuh 12.000 hektare, dan tanah pemda itu aset negara, tidak mudah untuk langsung menyerahkan,” kata Zulfi saat dihubungi Bisnis, 20 Mei 2012.

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Kemenpera Dyah Tjahjani Saraswati belum dapat menyebutkan berapa realisasi FLPP karena masih dalam perhitungan.

“Penyaluran hingga April ini kami belum dapat menyebutkan berapa angkanya, kendala utama di Jabodetabek memang pada terbatasnya pasokan yang disediakan oleh pengembang. Kami masih menunggu semuanya baru dihitung, banyak yang sudah dalam tahap SP3K [Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit],” kata Saraswati.

Sementara itu Direktur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan perubahan target penyaluran KPR melalui FLPP menjadi 600.000 unit rumah pada tahun ini merupakan hal yang konyol karena tidak disertai dengan bagaimana rencana pelaksanaan di lapangan.

“Perubahan target tanpa disertai rencana pelaksanaan, itu tidak akan tercapai. Sementara saat ini penyerapan FLPP di lapangan sangat rendah dengan adanya skim FLPP yang baru. “

“Banyak rumah di bawah tipe 36 yang tidak dapat mendapatkan FLPP. Kemenpera harus memiliki dasar dan terobosan baru sebelum merevisi target penyaluran FLPP pada tahun ini,” katanya.

Sumber : Bisnis.Com

MAKASSAR, FAJAR -- Makassar Property Club (MPC) akan membangun rumah murah di Sulsel. Harganya sekira Rp70 juta. Namun, itu di luar program fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) yang akan dibangun Real Estat Indonesia (REI).

Ketua MPC, Djamaluddin Djafar, mengatakan, harga Rp70 bisa diterapkan karena ongkos produksi mampu ditekan. "Kita mendapat harga tanah yang lebih murah. Makanya bisa segitu," ujar dia, Senin, 21 Mei.

Seperti diketahui, program FLPP di Sulsel sendiri belum jalan. Sebab para pengembang masih mempersoalkan standar harga Rp70 yang dianggap terlalu rendah. Tidak sesuai dengan harga tanah di Sulsel, khususnya Makassar yang makin tinggi.

Untuk rumah murah tipe 36 itu, MPC merencanakan di Kabupaten Maros dan Gowa. "Ini semata-mata untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah," tambah mantan Ketua DPD REI Sulsel itu. 

Djamal menjelaskan, MPC hadir bukan untuk bersaing dengan REI. MPC bukan asosiasi, tetapi klub bagi orang-orang yang bergelut di dunia properti di Sulawesi. Anggotanya saat ini, mencapai 100 orang.

MPC tak hanya diisi pengusaha properti. Ada juga dari kalangan notaris hingga penambang. Sebab, bidang usahanya memang meluas. Selain properti, juga menggarap industri dan pertambangan. 

Langkah awal, MPC telah membangun sekira 200 unit rumah di Kendari, Sultra. Saat ini, sedang dipasarkan. 


Sumber : Fajar.co.id

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) siap menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Adanya keikutsertaan BPD ini diharapkan akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memiliki rumah yang layak huni dengan suku bunga rendah sekitar 7,25 persen dan cicilan yang murah selama masa tenor.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, Kemenpera akan terus menambah bank-bank penyalur KPR FLPP ini. Apalagi masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah di daerah yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah khususnya melalui subsidi KPR.

"Saya sangat bangga dengan keikutsertaan BPD dalam penyaluran dana FLPP ini. Saat ini jumlah bank penyalur KPR FLPP terus bertambah setelah sebelumnya sejumlah bank swasta nasional telah ikut serta dalam program ini," kata Menpera Djan Faridz, kepada wartawan, di Jakarta, kemarin. Penandatanganan MoU dengan Asbanda dan 13 BPD dalam rangka penyaluran FLPP.

Menurut Faridz, ke 13 BPD yang telah menjalin MoU dengan kemenpera antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.

Dikatakan Faridz, keberadaan BPD di daerah sebenarnya sangatlah strategis bagi Pemda dan masyarakat setempat. Apalagi BPD merupakan bank yang paling tahu perkembangan daerahnya masing-masing, baik dari tingkat desa hingga provinsi. "Kemenpera juga bekerjasama dengan Pemda dalam rangka pembangunan rumah bagi PNS di daerah. Hal tersebut tentunya menjadi pasar yang cukup besar bagi BPD di daerah. Tentunya BPD juga harus mampu bersaing dengan bank-bank swasta nasional dalam memberikan pelayanan KPR yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Faridz juga mengharapkan BPD bisa berinisiatif untuk menjembatani masyarakat yang non bankable yang ingin membeli rumah melalui KPR FLPP. Selain itu, BPD juga harus mampu bekerjasama dengan para pengembang di daerah untuk memastikan tersedianya pasokan rumah yang cukup memadai bagi masyarakat. "BPD di Palembang telah berhasil menyalurkan KPR untuk masyarakat melalui pola KUR sehingga sangat membantu mereka yang kurang mampu. Pembayarannya selalu tepat waktu baik bulanan untuk mereka yang bankable, mingguan seperti tukang serta harian bagi mereka yang mampu membayar harian.

Sumber : SuaraKaryaOnline