Padang, Padek—Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta bupati dan wali kota secepatnya menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Salah satu yang mendesak, pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, seperti irigasi Lubukbuayo Pesisir Selatan, irigasi Anai II Padangpariaman dan Batang Sinamar Tanahdatar.
Percepatan pembangunan irigasi itu, kata Irwan, sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. “Bupati/wali kota kita minta proaktif dan kreatif melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bila perlu bupati turun langsung ke lapangan dan menemui warga yang lahannya belum dapat dibebaskan,” ujar Gubernur Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres menyikapi lambannya pembebasan lahan untuk infrastruktur di sejumlah daerah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap masyarakat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan irigasi misalnya, penting untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman. Jika kebutuhan air cukup, otomatis pertumbuhan tanaman dan produksi akan optimal.
“Pemahaman ini yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Penanganan setiap masalah di lapangan juga harus dilihat kasus per kasus. Kalau memang ada masyarakat yang lahannya terkena proyek irigasi, dan itu lahan satu-satunya yang dia miliki, ya harus dicarikan lahan pengganti. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi setiap masalah,” ujarnya.
Dalam rapat pembebasan lahan dengan kabupaten/kota 10 Februari lalu dan data yang dihimpun Padang Ekspres dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), masih terdapat sejumlah proyek irigasi yang pembebasan lahannya belum tuntas.
Selain irigasi Lubukbuayo, Anai II dan Batang Sinamar, bendungan Batang Daerah Limapuluh Kota, pembangunan air baku Batang Karimo Sijunjung, air baku Batang Sumani Kota Solok, air baku Tanahtaban, Padang, irigasi Simarasok, Batang Sumpur, normalisasi Batang Mangor, Nareh dan Batang Tampunik juga masih terkendala lahan.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kepada Padang Ekspres, kemarin (7/4), bertekad menuntaskan pembebasan lahan di daerahnya secara bertahap. Untuk Irigasi Batang Anai II sudah selesai, sementara normalisasi dan perkuatan tebing Batang Tampunik, Batang Nareh dan Batang Mangor dananya sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini.
“Dalam minggu ini pembayarannya sudah bisa direalisasikan. Masyarakat sudah membuat surat pernyataan. Dulu tertunda karena lahan yang akan dibebaskan itu banyak, sehingga dananya tidak ter-cover sekaligus dalam APBD,” ujarnya.
Sementara irigasi Simarasok selama 2011, progres fisiknya hanya 10,04 persen. Pekerjaan di lapangan oleh kontraktor pelaksana tidak maksimal karena sebagian lokasi pembangunan irigasi belum berhasil dibebaskan.
Terhadap persoalan itu, Asisten I Setkab Agam, Martiaswanto memastikan semua pembebasan lahan tuntas dalam beberapa minggu ke depan. Rapat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di lokasi yang bermasalah terus diintensifkan.
Masyarakat di daerah itu, kata Martias, tidak menuntut ganti rugi lahan. Hanya saja, mereka khawatir aliran irigasi Simarasok membuat daerah mereka terancam kekeringan. “Kami sudah jelaskan secara teknis kepada masyarakat dan sekarang mereka sudah bisa memahaminya,” ujarnya.
Terkait kendala normalisasi Batang Sumpur di Lubuksikaping, Bupati Pasaman Benny Utama menyebutkan, tinggal lima orang lagi yang belum menerima ganti rugi. Saat ini, mereka sudah bersedia dan dananya tinggal diserahkan. Benny punya trik khusus untuk mendekati dan merangkul warga agar bersedia membebaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan.
Benny turun langsung ke lapangan sesuai anjuran gubernur. Dia memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proyek pembangunan tersebut. “Semuanya tergantung komunikasi. Untuk menjelaskan urgensi pembangunan, ya harus bupati yang turun. Gezahnya kan beda jika bupati yang datang meminta tolong masyarakat, pasti mereka mau,” ujarnya.
Gubernur juga meminta bupati/wali kota kembali melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang bermasalah dengan pembebasan lahan dan mencari solusinya dalam waktu cepat. Untuk dana ganti rugi, Irwan dengan tegas menyatakan tidak ada bantuan dari provinsi dan tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota sesuai kesepakatan awal.
Irwan menyebutkan, dukungan provinsi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dari tahun ke tahun sangat besar, salah satunya pembangunan irigasi. Tahun ini saja, katanya, dari APBN dan loan (pinjaman) tersedia dana Rp 376 miliar dan APBD provinsi sebesar Rp 222 miliar.
Gubernur mewanti-wanti dana sebesar itu dioptimalkan pemanfaatannya. Salah satunya dengan mempercepat pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. “Di situlah peran kabupaten/kota terutama kepala daerah dibutuhkan. Sejauh mana dia mampu melakukan pendekatan kepada masyarakatnya sehingga pembangunan itu berjalan lancar,” tukasnya.
Sumber : PadangEkspres
Percepatan pembangunan irigasi itu, kata Irwan, sangat penting untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. “Bupati/wali kota kita minta proaktif dan kreatif melakukan pendekatan dengan masyarakat. Bila perlu bupati turun langsung ke lapangan dan menemui warga yang lahannya belum dapat dibebaskan,” ujar Gubernur Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres menyikapi lambannya pembebasan lahan untuk infrastruktur di sejumlah daerah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap masyarakat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan irigasi misalnya, penting untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman. Jika kebutuhan air cukup, otomatis pertumbuhan tanaman dan produksi akan optimal.
“Pemahaman ini yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Penanganan setiap masalah di lapangan juga harus dilihat kasus per kasus. Kalau memang ada masyarakat yang lahannya terkena proyek irigasi, dan itu lahan satu-satunya yang dia miliki, ya harus dicarikan lahan pengganti. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi setiap masalah,” ujarnya.
Dalam rapat pembebasan lahan dengan kabupaten/kota 10 Februari lalu dan data yang dihimpun Padang Ekspres dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), masih terdapat sejumlah proyek irigasi yang pembebasan lahannya belum tuntas.
Selain irigasi Lubukbuayo, Anai II dan Batang Sinamar, bendungan Batang Daerah Limapuluh Kota, pembangunan air baku Batang Karimo Sijunjung, air baku Batang Sumani Kota Solok, air baku Tanahtaban, Padang, irigasi Simarasok, Batang Sumpur, normalisasi Batang Mangor, Nareh dan Batang Tampunik juga masih terkendala lahan.
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kepada Padang Ekspres, kemarin (7/4), bertekad menuntaskan pembebasan lahan di daerahnya secara bertahap. Untuk Irigasi Batang Anai II sudah selesai, sementara normalisasi dan perkuatan tebing Batang Tampunik, Batang Nareh dan Batang Mangor dananya sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini.
“Dalam minggu ini pembayarannya sudah bisa direalisasikan. Masyarakat sudah membuat surat pernyataan. Dulu tertunda karena lahan yang akan dibebaskan itu banyak, sehingga dananya tidak ter-cover sekaligus dalam APBD,” ujarnya.
Sementara irigasi Simarasok selama 2011, progres fisiknya hanya 10,04 persen. Pekerjaan di lapangan oleh kontraktor pelaksana tidak maksimal karena sebagian lokasi pembangunan irigasi belum berhasil dibebaskan.
Terhadap persoalan itu, Asisten I Setkab Agam, Martiaswanto memastikan semua pembebasan lahan tuntas dalam beberapa minggu ke depan. Rapat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di lokasi yang bermasalah terus diintensifkan.
Masyarakat di daerah itu, kata Martias, tidak menuntut ganti rugi lahan. Hanya saja, mereka khawatir aliran irigasi Simarasok membuat daerah mereka terancam kekeringan. “Kami sudah jelaskan secara teknis kepada masyarakat dan sekarang mereka sudah bisa memahaminya,” ujarnya.
Terkait kendala normalisasi Batang Sumpur di Lubuksikaping, Bupati Pasaman Benny Utama menyebutkan, tinggal lima orang lagi yang belum menerima ganti rugi. Saat ini, mereka sudah bersedia dan dananya tinggal diserahkan. Benny punya trik khusus untuk mendekati dan merangkul warga agar bersedia membebaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan.
Benny turun langsung ke lapangan sesuai anjuran gubernur. Dia memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proyek pembangunan tersebut. “Semuanya tergantung komunikasi. Untuk menjelaskan urgensi pembangunan, ya harus bupati yang turun. Gezahnya kan beda jika bupati yang datang meminta tolong masyarakat, pasti mereka mau,” ujarnya.
Gubernur juga meminta bupati/wali kota kembali melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang bermasalah dengan pembebasan lahan dan mencari solusinya dalam waktu cepat. Untuk dana ganti rugi, Irwan dengan tegas menyatakan tidak ada bantuan dari provinsi dan tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota sesuai kesepakatan awal.
Irwan menyebutkan, dukungan provinsi untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air dari tahun ke tahun sangat besar, salah satunya pembangunan irigasi. Tahun ini saja, katanya, dari APBN dan loan (pinjaman) tersedia dana Rp 376 miliar dan APBD provinsi sebesar Rp 222 miliar.
Gubernur mewanti-wanti dana sebesar itu dioptimalkan pemanfaatannya. Salah satunya dengan mempercepat pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. “Di situlah peran kabupaten/kota terutama kepala daerah dibutuhkan. Sejauh mana dia mampu melakukan pendekatan kepada masyarakatnya sehingga pembangunan itu berjalan lancar,” tukasnya.
Sumber : PadangEkspres
RSS Feed
