Tata Ruang > Penataan Ruang > Pelaksanaan Penataan Ruang > Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Umum

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

• kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau 
  
• kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi. 
  

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud di atas menurut besarannya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.

Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah. 

---

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sebagaimana perencanaan tata ruang wilayah kota dengan memperhatikan  ruang terbuka hijau.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam  pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

---

Rencana tata ruang kawasan metropolitan 

Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan 
pembangunan lintas wilayah. 

Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan berisi: 

• tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan; 
  
• rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan; 
  
• rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; 
  
• arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan 
  
• ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
  

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait. 

---

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota.

Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud. 

---

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah. 

---

Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengen-dalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

---

Materi Penataan Ruang

• Istilah dan Definisi
  
• Azas dan Tujuan
  
• Klasifikasi Penataan Ruang
  
• Tugas dan Wewenang
  
• Pengaturan dan Pembinaan
  
• Pelaksanaan Penataan Ruang

• Pengawasan Penataan Ruang
  

• Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
  
• Sengketa, Penyidikan dan Pidana

Sub Menu

1. Perencanaan Tata Ruang

• Umum
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
  
• Perencanaan Tata Ruang Wilahah (RTRW) Kota
  

2.  Pemanfaatan Ruang

• Umum
  
• Pemanfaatan Ruang Wilayah
  

3.  Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.  Penataan Ruang Kawasan Perkotaan
5.  Penataan Ruang Kawasan Perdesaan