JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengaku menghadapi banyak risiko dalam membangun infrastruktur. Misalnya, tidak memperoleh cost recovery, serta adanya aturan take or pay di mana gas yang sudah dibeli dari produsen harus dibayar meskipun pasar tidak mampu menyerapnya.
“Juga masalah perizinan, pembebasan lahan dan biaya sewa tanah di lokasi pipa yang terus naik," ungkap Direktur PGN Wahid Sutopo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Wahid mengatakan,PGN terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan mendukung pemanfaatan gas bumi untuk domestik agar para investor terus berinvestasi di Indonesia dan berharap pemerintah daerah seperti di Jawa Timur mampu mengembangkan kluster-kluster industri baru agar peningkatan pasokan dan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan bersamaan sehingga menciptakanmultiplier effect lebih besar bagi perekonomian daerah.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor. Untuk itu para pelaku di sektor gas bumi juga harus mau untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur gas sehingga peningkatan pasokan bisa segera dinikmati oleh industri.
"Kementerian ESDM akan meminta SKK Migas mereview kembali atruran mengenai keberadaan trader gas, meminta para trader gas untuk ikut mengembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan perusahaan yang memiliki komitmen dalam pengembangan infrastruktur harus membeli gas langsung ke produsen agar konsumen bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif," jelas Susilo.
Sumber : OkeZone
“Juga masalah perizinan, pembebasan lahan dan biaya sewa tanah di lokasi pipa yang terus naik," ungkap Direktur PGN Wahid Sutopo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Wahid mengatakan,PGN terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan mendukung pemanfaatan gas bumi untuk domestik agar para investor terus berinvestasi di Indonesia dan berharap pemerintah daerah seperti di Jawa Timur mampu mengembangkan kluster-kluster industri baru agar peningkatan pasokan dan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan bersamaan sehingga menciptakanmultiplier effect lebih besar bagi perekonomian daerah.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor. Untuk itu para pelaku di sektor gas bumi juga harus mau untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur gas sehingga peningkatan pasokan bisa segera dinikmati oleh industri.
"Kementerian ESDM akan meminta SKK Migas mereview kembali atruran mengenai keberadaan trader gas, meminta para trader gas untuk ikut mengembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan perusahaan yang memiliki komitmen dalam pengembangan infrastruktur harus membeli gas langsung ke produsen agar konsumen bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif," jelas Susilo.
Sumber : OkeZone
RSS Feed
