SOLO, (PRLM).- Sejak Indonesia dilanda krisis tahun 1998 sampai sekarang, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia masih jauh dari yang diperlukan. Hal itu bukan hanya akibat investasinya yang jauh di bawah kebutuhan untuk membangun infrastruktur, namun kebutuhan dana untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada juga sangat kurang.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S Alisyahbana, mengungkapkan persoalan itu menjawab pertanyaan “PRLM” di Solo, Jumat (15/3) siang. Dia menanggapi keluhan berbagai pihak tentang buruknya infrastruktur, yang berdampak buruk pada sektor-sektor pembangunan lain.
“Sejak era desentralisasi setelah reformasi memang banyak masalah di bidang infrastruktur. Kewenangan penanganan infrastruktur sekarang terbagi-bagi dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dengan APBN tidak bisa tiba-tiba membangun jalan di depan rumah,” ujarnya sebelum tampil sebagai pembicara kunci pada seminar “Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 Bidang Infrastruktur”, di Fakultas Ekonomi UNS.
Prof. Armida mengakui, buruknya infrastruktur berpengaruh besar pada daya saing berbagai komoditas, di antara komoditas pertanian seperti beras. Hal itu ikut memengaruhi realisasi program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.
Menurut dia, kondisi infrastruktur berupa jalan nasional 90 persen dalam keadaan baik. Namun kondisi jalan provinsi hanya sekitar 50 persen yang baik dan jalan kabupaten/kota lebih rendah lagi, yakni sekitar 40 persen yang baik.
Dalam kaitan itu, Meneg PPN sepakat, semua sektor di dalam negeri perlu diperkuat. Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2015-2019 yang dipakai presiden hasil Pemilu 2014, dapat disusun rencana pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan semua sector. Terutama untuk mendukung pertumbuhan produksi pangan, seperti beras, jagung, kedelai daging sapi dan bawang putih yang saat ini bermasalah.
“Diharapkan, dengan sistem dan regulasi pembangunan infrastruktur seperti sekarang, dapat ditemukan solusi membangun infrastruktur yang terbaik. Pemerintah pusat minta, daerah ikut membantu,” tegasnya.
Prof. Armida menambahkan, Bappenas dalam menyusun RPJM ke-3 melibatkan banyak perguruan tinggi, masing-masing diminta usulan-usulan berupa terobosan dan ide-ide untuk meningkatkan semua sector pembangunan nasional. Selain UNS yang diminta merumuskan usulan pembangunan infrastruktur, Bappenas juga melibatkan Unpad Bandung, Unair Surabaya, IPB dan Undip Semarang
Sumber : PikiranRakyat
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S Alisyahbana, mengungkapkan persoalan itu menjawab pertanyaan “PRLM” di Solo, Jumat (15/3) siang. Dia menanggapi keluhan berbagai pihak tentang buruknya infrastruktur, yang berdampak buruk pada sektor-sektor pembangunan lain.
“Sejak era desentralisasi setelah reformasi memang banyak masalah di bidang infrastruktur. Kewenangan penanganan infrastruktur sekarang terbagi-bagi dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dengan APBN tidak bisa tiba-tiba membangun jalan di depan rumah,” ujarnya sebelum tampil sebagai pembicara kunci pada seminar “Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 Bidang Infrastruktur”, di Fakultas Ekonomi UNS.
Prof. Armida mengakui, buruknya infrastruktur berpengaruh besar pada daya saing berbagai komoditas, di antara komoditas pertanian seperti beras. Hal itu ikut memengaruhi realisasi program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.
Menurut dia, kondisi infrastruktur berupa jalan nasional 90 persen dalam keadaan baik. Namun kondisi jalan provinsi hanya sekitar 50 persen yang baik dan jalan kabupaten/kota lebih rendah lagi, yakni sekitar 40 persen yang baik.
Dalam kaitan itu, Meneg PPN sepakat, semua sektor di dalam negeri perlu diperkuat. Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2015-2019 yang dipakai presiden hasil Pemilu 2014, dapat disusun rencana pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan semua sector. Terutama untuk mendukung pertumbuhan produksi pangan, seperti beras, jagung, kedelai daging sapi dan bawang putih yang saat ini bermasalah.
“Diharapkan, dengan sistem dan regulasi pembangunan infrastruktur seperti sekarang, dapat ditemukan solusi membangun infrastruktur yang terbaik. Pemerintah pusat minta, daerah ikut membantu,” tegasnya.
Prof. Armida menambahkan, Bappenas dalam menyusun RPJM ke-3 melibatkan banyak perguruan tinggi, masing-masing diminta usulan-usulan berupa terobosan dan ide-ide untuk meningkatkan semua sector pembangunan nasional. Selain UNS yang diminta merumuskan usulan pembangunan infrastruktur, Bappenas juga melibatkan Unpad Bandung, Unair Surabaya, IPB dan Undip Semarang
Sumber : PikiranRakyat
RSS Feed
