"Karena jalan ke Pangandaran rusak parah, waktu tempuh untuk mengangkut ikan dari sini semakin lama. Harga ikan semakin turun," kata Salman, salah satu nelayan Batu Karas yang juga anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Rasa, dihubungi "PRLM", Rabu (27/2/2013).
Selain perbaikan infrastruktur, menurut Salman, para nelayan juga berharap agar pemerintah menggulirkan bantuan alat produksi, berupa kapal dengan kapasitas 20 gross ton. Bantuan tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi mereka.
Hal senada dilontarkan Sekretaris Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Mina Jawa Barat (Jabar), Nurodi Menurut dia, nelayan di selatan Jabar membutuhkan bantuan peningkatan alat produksi dalam bentuk kapal untuk meningkatkan produktivitas. "Selama ini nelayan di selatan, khususnya Batu Karas, menggunakan perahu kecil dengan kapasitas sekitar satu gross ton. Ini membuat hasil tangkapan mereka tidak maksimal karena jelajah yang terbatas," katanya.
Menurut dia, kebutuhan kapal kecil berkapasitas 20 gross ton untuk nelayan di Batu Karas sedikitnya mencapai 10 unit. Ia mengatakan, di wilayah Batu Karas ada sekitar 340 nelayan yang melaut dengan menggunakan perahu kecil.
Wakil Ketua Kadin Bidang Kemitraan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar, Iwan Gunawan, mengatakan, perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut sangat diperlukan untuk peningkatan taraf hidup nelayan. Menurut dia, saat ini nelayan Batu Karas dibebani dengan harga bahan bakar dan kebutuhan rumah tangga yang terus naik.
Selain bantuan alat kerja dan perbaikan infrastruktur, Iwan menilai, guna meningkatkan taraf hidup nelayan Batu Karas diperlukan stimulus untuk mendorong mereka menjadi entrepreneur. Menurut dia, nelayan jangan terjebak dengan hanya menjadi pekerja di sektor perikanan. "Nelayan harus diarahkan untuk mengubah pola pikir mereka agar menjual hasil tangkapan setelah diolah. Dengan demikian, ada nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan mereka," kata Iwan.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Usaha Koperasi Dinas KUMKM Jabar, Denny Handoyo, mengatakan, akan menindaklanjuti keinginan nelayan kepada pemerintah provinsi dan kementerian. Khusus untuk permohonan bantuan alat, menurut dia, akan diarahkan pada pengajuan dana bantuan sosial (bansos). "Pemberian bantuan alat secara langsung tidak memungkinkan karena terganjal peraturan. Oleh karena itu, kemi akan mencoba mengajukannya melalui bansos kepada gubernur atau didorong untuk memperoleh bansos di tingkat kementerian," katanya.
Sementara itu, terkait peningkatan kompetensi nelayan dan nilai tambah hasil tangkapan mereka, menurut Denny, tahun ini Dinas KUMKM Jabar sudah merancang sejumlah program. Salah satunya, penyelenggaraan workshop pengembangan potensi kelembagaan dan usaha, peningkatan akses pasar serta permodalan bagi nelayan dan KUD mina.
Sumber : PikiranRakyat