JAKARTA: Total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum pada 2013 berdasarkan hasil konsultasi regional Wilayah Barat dan Timur secara keseluruhan mencapai Rp122,4 triliun. 

Rinciannya yakni Rp84 triliun untuk kawasan Barat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan; serta Rp38 triliun dipertuntukan bagi wilayah Timur yakni Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 

Sementara berdasarkan kebutuhan per sektor, alokasi anggaran untuk jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga mencapai Rp69,4 triliun; Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp35,9 triliun; dan kebutuhan untuk program Cipta Karya senilai Rp15,2 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Windjanarko mengatakan usulan kebutuhan pembiayaan tersebut bukan merupakan hasil akhir karena masih bersifat indikatif. Nantinya akan dilakukan proses pembahasan dan penajaman lebih lanjut sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada pengurangan atau penambahan kegiatan yang didasarkan atas pertimbangan prioritas dan urgensi. 

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Wasikito Pandu mengatakan total kebutuhan pendanaan PU pada 2013 berdasarkan rencana strategis dan proyek usulan inisiatif baru yang telah diusulkan Menteri PU kepada Bappenas dan Menkeu sebesar Rp89,49 triliun. 

Nilai tersebut jauh dibawah kebutuhan yang telah diusulkan dari hasil konreg wilayah Barat dan Timur. Oleh karena itulah, sambungnya, usulan yang disampaikan pada  konreg yang dilaksanakan tersebut akan disesuaikan dengan nilai total kebutuhan yang diajukan Menteri PU berdasarkan proyek prioritas terutama untuk kebutuhan konektivitas, peningkatan surplus 10 juta ton dan klaster 4. 

“Usulan hasil konreg wilayah Timur dan Barat Rp122 triliun, nanti akan dipress lagi dan disusun prioritasnya menjadi Rp89 triliun,” ucapnya  hari ini. Setidaknya, sambung Pandu, akan ada kegiatan penajaman program pasca konreg untuk penyusunan kembali program dan anggaran tahun 2013 seperti trilateral meeting, musrenbangnas, dan pembahasan bersama DPR RI yang kemudian diusulakan kepada Kementerian Keuangan menjadi Pagu anggaran PU. 

Sementara itu, untuk tahun 2012 ini Kementerian PU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp62,56 triliun. Oleh karena adanya antisipasi pemerintah menaikan harga BBM, anggaran di Kementerian PU dikurangi Rp1 triliun. Namun, PU kembali mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp12,29 triliun yang berasal dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari APBN 2011 yang diprioritaskan untuk pembangunan lima bidang infrastruktur.

Sumber : BisnisIndonesia.Com

JAKARTA: Komisi V DPR-RI akan mengusulkan ke pemerintah untuk menaikkan rasio utang terhadap nilai produk domestik bruto, untuk meningkatan sumber dana pembangunan infrastruktur nasional.

Usulan tersebut menyusul saat ini total rasio hutang anggaran nasional baru mencapai sebesar 23,8% dari PDB.

Jumlah ini relatif sangat kecil, jika dibandingkan rasio hutang negara lain seperti Jepang yang angkanya mencapai hingga 120%.

Ketua Komisi V DPR Yasti Mokoagow mengatakan untuk meningkatkan rasio utang itu, pemerintah harus melakukan dua hal yaitu dana pinjaman tersebut berasal dari sumber pendanaan dalam negeri dan kedua, dana tersebut harus diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, jika sumber pembiayaan berasal dari pinjaman luarnegeri, maka akan dapat mengancam kestabilan ekonomi, seperti yang terjadi di Yunani yang rasio utangnya sebesar 150% berasal dari luar negeri sehingga mengakibatkan ekonominya tidak stabil karena tergantung akan luar negeri.

“Kenaikan rasio utang itu juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama berasal dari pinjaman domestik. Berdasarkan kajian Bank Dunia, setiap kenaikan alokasi dana infrastruktur sebesar 1%, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi senilai 0,5%,” ujar Yasti, Jumat 16 Februari 2012.

Apalagi, lanjutnya, saat ini kebutuhan alokasi dana infrastruktur sangat mendesak untuk percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk untuk kawasan timur Indonesia yang tergolong daerah baru berkembang.

Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Luar Negeri Taufik Widjayanto mengatakan tingkat defisit maupun rasio utang itu merupakan kebijakan dari Kementerian Keuangan, yang besarannya ditentukan berbagai variabel ekonomi makro dan moneter.

Dia mengatakan hingga saat ini umumnya sumber pinjaman yang dipakai Kementerian PU berasal dari pinjaman luar negeri, namun jumlahnya tidak besar.

Selama 2012, total dana pinjaman luar negeri yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum mencapai  Rp8,15 triliun.

“Rinciannya yakni untuk pembiayaan proyek di Ditjen Sumber Daya Air senilai Rp2,53 triliun, Ditjen Bina Marga Rp3,13 triliun, permukiman Rp2,48 triliun dan Badan Penelitian dan Pengembang Rp17 miliar,’ ujarnya.

Anggaran khusus di Ditjen Bina Marga, untuk yang berkelanjutan misalnya penanganan jalan di Sumatera, kelanjutan program penanganan jalan di wilayah timur, penanganan jalan di lintas selatan Jabar dan perbatasan.

Adapun sumber pinjaman selama 2012 sendiri, yakni sebesar 50% berasal dari Pemerintah China, 30% dari Bank Dunia, dan sisanya dari Pemerintah China.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Waskito Pandu mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum sendiri berkomitmen akan terus mengurangi besaran utang luarnegeri setiap tahunnya.

Misalnya, katanya, pada 2011 besaran utang terhadap anggaran Kementerian PU 15%, kemudian tahun ini berkurang menjadi 13% dari total anggaran senilai Rp62,5 triliun.

“Untuk tahun depan juga akan dikurangi prosentasinya. Hal ini untuk menekan beban pembiayaan pada anggaran,” ujarnya. 


Sumber : BisnisIndonesia.COm

JAKARTA: Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur minimum 5% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp1.923,8 triliun untuk meraup pertumbuhan 7% pada 2014.

Gunsairi, Kasubdit Regulasi Kelembagaan dan Informasi Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas, mengatakan estimasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB pada 2010-2014 mencapai Rp1.923,8 triliun.

Di mana kemampuan pemerintah dalam APBN hanya Rp559,5 triliun, termasuk Dana Alokasi Khusus yang dikelola pemerintah daerah.

Sementara itu, lanjutnya, potensi pendanaan lain adalah investasi BUMN, swasta dan pembiayaan daerah melalui APBD yang diperkirakan mencapai Rp1.041 triliun. Kontribusi BUMN dan swasta diperkirakan Rp685,5 triliun, sedangkan APBD mencapai Rp455,1 triliun.
 
"Kalau mau mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014, masih terdapat gap pembiayaan Rp323 triliun karena kemampuan APBN diperkirakan hanya Rp559,3 triliun," ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Intelegence Unit bertema Pola Kerjasama Pemerintah Swasta dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia: Jalan Panjang Menuju Realita", Selasa, 13 Maret 2012.

Infrastruktur, kata Gunsairi, merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbatasan kontribusi pendanaan pemerintah menuntut peran besar dari BUMN dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi.
 
Untuk itu, KPS harus dikembangkan. Sebab ini memungkinkan pemerintah menarik peran swasta. Jadi beban biaya investasi pemerintah berkurang, penggunaan aset lebih efisien, dan pengalokasian risiko dialihkan kepada sektor swasta.
 
Peneliti KPS dari Kementerian Pekerjaan Umum Andreas Wibowo menekankan pentingnya evaluasi persiapan proyek KPS oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagai modal awal menarik investor.
 
"Ini satu masalah besar. Kalau tidak baik persiapannya, swasta tidak tertarik masuk. Seringkali bukan karena proyeknya tidak layak, tapi karena data yang disajikan tidak memadai. Termasuk soal berbagai risiko dan garansi proyek," katanya.
 
Proyek infrastruktur yang layak untuk di-KPS-kan, kata Andreas, apabila proyek tersebut tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga secara sosial, lingkungan, ekonomis, dan terutama finansial.

"Tapi implementasinya di Indonesia, tidak hanya terhambat unsur modal, tapi juga masalah kemampuan teknis KPS yang belum memadai dan pembebasan tanah yang rumit."

"Saya mengusulkan proyek yang diajukan untuk KPS kalau bisa yang tanahnya sudah dibebaskan," ungkap Andreas.

Wahyu Utomo, Kepala Divisi Integrasi Program KP3EI, menambahkan di tengah kebutuhan pengembangan infrastruktur yang makin mendesak pemerintah harus terus mengasah SDM dalam pengelolaan KPS.

"Proyek KPS secara natural memang membutuhkan waktu yang panjang, 2-3 tahun. Selama ini, mungkin pemerintah salah prediksi, tidak ada sense of urgency soal pembangunan infrastruktur, jadi berpikir bisa dilakukan dengan KPS, ketika KPS macet terpaksa penugasan langsung," ungkapnya.

Sumber : BisnisIndonesia.Com