Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa didikte dan ditekan oleh Bank Dunia untuk mengurus pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun pada proyek penanganan banjir, Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Itu diungkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kepada sejumlah awak media usai mengahadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (2/4) pagi.

Pinjaman World Bank (WB) dinilai terlalu rumit dan sangat jelimet, apalagi waktu pengembalian hanya lima tahun dengan bunga yang tinggi.

Mantan Walikota Surakarta mengatakan jika pinjaman WB tidak berimbang, mengingat DKI Jakarta memiliki Silpa yang cukup besar yaitu Rp 10 triliun. Jokowi mengajak bawahannya yang menangani teknis pinjaman tersebut untuk mengatakan tidak terhadap tekanan Bank Dunia.

"Pinjam segitu saja rumit, mending enggak usah. Kalau saya jadi orang kaya, saya harus pede (percaya diri) dong, kecuali kalau dipinjami Rp 100 triliun, baru kita ngikut," ungkapnya. 

Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan tekanan seperti apa yang di alamatkan kepada pemprov. Menurutnya tekanan-tekanan tersebut sebaiknya direspon dengan mengatakan tidak pada pinjaman JEDI.

"Saya yang dilaporinin saja pusing, apalagi kepala dinas yang menanganinya. Udah mending gak usah aja," lanjutnya. 

JEDI adalah proyek yang diprakarsai oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dari tahun 2008. Akibat rumitnya birokrasi saat itu, baru bisa terealisasi di 2012. Program tersebut diperuntukan bagi pengentasan masalah banjir di ibukota.

Realisasi proyek ini dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.

Tender proyek JEDI berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, China, India, dan Taiwan. Jika selesai, proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta. Meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan permukiman warga dari banjir. 


Sumber : Gatra

BISNIS.COM, PEKANBARU--Gubernur Riau Rusli Zainal meresmikan 21 mega proyek infrastruktur yang dibangun pada periode 2007--2012 dengan total nilai aset sekitar Rp1,1 triliun lebih.

Peresmian proyek yang dipusatkan di Venues Atletik Sport Center Rumbai tersebut berupa sarana olah raga, infrastruktur jalan, gedung, dan bangunan lainnya.

Rusli menegaskan tujuan pembangunan yang dilakukan di Riau tidak semata-mata mengejar ketertinggalan dari daerah lain, tetapi juga menyangkut persoalan marwah dan kehormatan masyarakat Riau. "Ada 21 proyek yang diresmikan dengan nilai asetnya mencapai sekitar Rp1,1 triliun lebih," ujarnya, Kamis (14/3/2013).

Proyek yang diresmikan tersebut terbagi dalam tiga kelompok sesuai dengan peruntukannya, yakni infrastruktur jalan, sarana olah raga, dan bangunan gedung.

Beberapa proyek infrastruktur jalan, di antaranya berupa dua proyek jalan layang (flyover) dan jalan akses menuju Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Selanjutnya, sarana olah raga yang sudah digunakan pada PON XVIII di Riau pada September 2012, yakni hall basket, senam, gelanggang remaja, arena sepak takraw, tenis lapangan, dan lainnya.

Selain itu, juga ada beberapa sarana olah raga yang berlokasi di lingkungan kampus, seperti panjat tebing dan baseball di Universitas Riau, serta arena panahan dan voli ruangan di Universitas Islam Riau.

Berikutnya, beberapa bangunan gedung, seperti Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Dekranasda Riau, VIP Lancang Kuning di Bandara SSK II, Mesjid Al-Hidayah di lingkungan Kantor Gubernur Riau, dan Tugu Zapin Titik Nol di pusat kota.

"Semua yang diresmikan hari ini bukanlah punya dan milik kita. Pembangunan yang kita lakukan hari ini, hakikatnya akan menjadi prasasti bagi anak cucu kita pada masa mendatang," tutur Rusli.

Dia berharap pembangunan yang ada di Riau saat ini hendaknya bisa dikenang dan dihargai karena di dalamnya terdapat mimpi-mimpi jutaan masyarakat Riau.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Ramli Walid menjelaskan proyek pembangunan di bidang infrastruktur tersebut hanya bagian dari mimpi besar masyarakat untuk menjadikan Riau sebagai daerah maju dan berkembang.

"Diharapkan pada masa mendatang, generasi selanjutnya bisa mempertahankan pembangunan yang sudah ada hari ini, dan bagaimana pemanfaatannya tepat guna dan tepat fungsi, serta berguna sebagaimana mestinya," katanya.

Menurutnya, masih ada sarana olah raga yang belum diresmikan terkait masalah piutang dengan kontraktor seperti Stadion Utama Riau dan lapangan tembak.

Namun, jelasnya, pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan karena anggarannya sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Sumber : Bisnis.Com

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau perlu mendapatkan dukungan infrastruktur.

Kabupaten Berau, menurut Awang Faroek Ishak merupakan satu dari sejumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya industri pariwisata yang merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan sumber daya alam terbarukan.

"Dengan peresmian Bandara Kalimarau, pada 18 Februari 2013, saya berharap Kabupaten Berau akan berkembang pesat sebab keberadaan bandara itu menjadi salah satu infrastruktur pendukung sektor pariwisata di daerah ini," ungkap Awang Faroek Ishak dalam siaran pers, Jumat (15/2/2013).

Perkembangan bandara di Kaltim sangat baik sebab penerbangan di daerah itu sudah melayani rute penerbangan internasional. Saat ini Bandara Juwata, Kota Tarakan dan Kalimarau Kabupaten Berau tidak hanya melayani penerbangan intra Kaltim, tetapi telah melayani penerbangan rute penerbangan internasional yang dilayani maskapai penerbangan asal Malaysia, yakni Maswings yang telah membukan rute penerbangan Kinibalu-Balikpapan, Kuching-Tarakan, kemudian menyusul akan melayani rute Kinibalu-Berau.

Bandara Kalimarau dibangun berdasarkan prakarsa daerah tanpa dukungan dari APBN maupun PT Angkasa Pura yang dibiayai atas kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten. "Menteri Perhubungan akan meresmikan Bandara Kalimarau ini dan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kaltim, khususnya Kabupaten Berau," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan mendukung rencana pembangunan jalan ’freeway’ dari kota ke Bandara Kalimarau. "Pasti kami dukung asal konsepnya jelas. Bahkan, tidak hanya itu, Jalan Tanjung Selor-Tanjung Redeb juga akan kita tingkatkan karena Kalimantan Utara nanti bandaranya tergantung di Berau sebab berada di ’main land’ di pulaunya. Jadi lebih praktis jika warga di Kalimantan Utara keluar daerah melalui Berau bukan Tarakan," kata Awang.

Prospek Kabupaten Berau sangat bagus, terutama bagaimana upaya pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk meningkatkan arus pariwisata.

Berdasarkan statistik dari Kementerian Pariwisata, perkembangan pariwisata Kaltim saat ini sudah berada pada posisi ketiga. Sehingga Pemkab Berau harus terus berbenah dengan tidak hanya membangun dan mempercantik bandara, tetapi juga harus membangun hotel dan restoran sebagai penunjang pariwisata. 

"Saya juga mengusulkan agar Pemkab Berau membuat satu konsep yang jelas bagaimana membangun dan mengelola Kecamatan Tanjung Batu sebagai pintu masuk wisatawan untuk mengunjungi Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki serta Kakaban," katanya.

Di sanalah nanti yang akan menjadi sentra sebelum wisatawan menentukan tujuannya. Di Tanjung Batu, harus ada hotel dan restoran kemudian dari Tanjung Redeb ke Tanjung Batu juga harus ada layanan transportasi yang nyaman.

Layanan itu, tambah  Awang, dapat berdampak positif terhadap wisatawan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Berau.

Medan, (Analisa). Target pemerintahan Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur ke seluruh kabupaten/kota. Mengingat provinsi ini sangat luas dibanding provinsi lain di Indonesia.

"Kata kunci pembangunan ke depan adalah infrastruktur," ujar calon Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho didampingi pasangannya H T Erry Nuradi saat berkunjung ke Harian Analisa, Rabu (30/1).

Secara geografi, lanjut Gatot, Sumatera Utara dengan luas daratan mencapai 71.680 Km2 sangatlah strategis di wilayah bagian barat. "Mimpi pasangan Gatot-Tengku Erry (GanTeng) adalah mewujudkan Sumatera Utara sebagai pusat perekonomian di bagian barat Indonesia. Karenanya harus didukung dengan infrastruktur yang lebih baik lagi," ujarnya.

Apalagi, lanjut T Erry Nuradi, pada 2013 Sumatera Utara memiliki lima agenda besar dalam bidang infrastruktur, yakni operasional Bandara Kuala Namu pada April tahun ini, pelaksanaan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) untuk klaster karet dan kelapa sawit, pembebasan lahan untuk pembangunan tol Medan-Tebingtinggi sepanjang 59 km, persiapan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung sebagai pusat bisnis internasional, pembangunan infrastruktur jalan negara dan provinsi. Sementara pembangunan infrastruktur jalan provinsi sudah rampung 95 persen. 

"Inilah lima poin penting yang akan dikerjakan di Sumatera Utara, dan sekarang tinggal menunggu kesiapan para pengusaha," ujar T Erry Nuradi.

Karenanya, lanjut Erry yang saat ini juga sebagai Bupati Serdang Bedagai, kepemimpinan Sumut ke depan harus dijalankan oleh orang yang berpengalaman dan mengenali potensi provinsi ini secara mendalam. "Program Gatot-Erry setelah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018," ujar Erry Nuradi.

Kedatangan pasangan GanTeng ini diterima Pemimpun Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, Pemimpin Perusahaan Sujito Sukirman dan Redaktur Kota Hermansjah. 

Sinergi

Menurut Erry, untuk mensukseskan program itu dibutuhkan dukungan yang sinergi dari semua pihak. Baik dukungan politik melalui lembaga DPR, penegakan hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan), pemerintah (eksekutif), pengusaha dan media massa.

Gatot menimpali, lima poin pembangunan ini juga akan menguatkan posisi Sumatera Utara menghadapi persaingan perdangangan dengan Singapura. Karenanya, Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung akan dipersiapkan sebagai pelabuhan Internasional. Begitu juga dengan penguatan infrastruktur lainnya.

Menurut Gatot sebagai calon nomor urut 5 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilgubsu 7 Maret 2013, percepatan pembangunan di Sumut juga butuh lobi dan dorongan dari pemerintah daerah dan anggota DPD, DPRD, dan DPR RI secara bersama-sama ke pemerintah pusat. Karena, pemerintah pusat juga memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan percepatan pembangunan di daerah. 

Menanggapi ide disampaikan Pemimpin Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, tentang pembangunan gedung olahraga yang refresentatif, Gatot mengaku gedung olahraga yang sedang dalam tahap penyelesaian di Jalan Willem Iskandar memang belum standart internasional. Karenanya dia menyiapkan konsep untuk pembebasan lahan milik PTPN II untuk pembangunan Sport Center, sehingga Sumut siap sebagai tuan rumah penyelenggaraan pekan olah raga baik tingkat nasional (PON) maupun internasional. 

Sumber : AnalisaDaily

INILAH,Subang - Gubernur Jawa Barat, Ahamd Heryawan (Aher) mengaku, bantuan untuk perbaikan infrastruktur desa di Jawa Barat harus sudah diterima setiap desa sebelum pelaksanan Pilgub Jabar.

"Tidak hanya bantuan untuk desa saja, semua bantuan apapun sebelum Pilgub Jabar akan segera turun," ujar Aher saat silatuharmi ke Kantor PCNU Kabupaten Subang, Rabu (30/1/2013).

Menurut Aher, bantuan Desa tidak menggangu cashflow pemerintah Jawa Barat yang nominalnya mencapai Rp3 triliun. "Yang penting, berdasarkan petunjuk pemerintah jangan sampai mengganggu cashflow. Bantuan ke desa itu tidak menganggu cashflow," paparnya.

Untuk jumlah nominal bantuan, setiap desa akan mendapatkan Rp100 juta, dengan total dana mencapai Rp200 miliar.

Terkait keberatan beberapa pihak yang menginginkan pencairan bantuan diundur seusai Pilgub Jabar, Aher enggan banyak komentar. "Cairnya kapan bantuan tersebut, tergantung pengajuan dari pengajunya. Kalau pengajuanya cepat, ya cairnya pun akan lebih cepat," pungkasnya.

Diberitan sebelumnya, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Subang, mendesak Pemerintah Jawa Barat untuk segera menurunkan bantuan infrastruktur untuk desa.

"Kami minta gubernur Jabar, untuk segera menurunkan bantuan itu. Kalau bisa tanggal 5-10 Februari, dana bantuan infrastruktur desa itu sudah bisa dicairkan," ungkap Dewan Pembina APDESI Kabupaten Subang, Badrulzaman saat dihubungi INILAH, Rabu (30/1/2013).

Badulzaman pun mengaku, bantuan tersebut tidak ada hubunganya dengan kepentingan politik. Pasalnya, bantuan Infrastruktur diperuntukkan bagi desa bukan pribadi kepala desa. Selain itu, bantuan bukan atasnama pribadi tapi atas nama pemerintah provinsi Jawa Barat.

"untuk itu program ini jangan dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, sebab itu bantuan pemerintah yang telah disetujui DPRD," terangnya.

Sumber : Inilah.Com

TRIBUNNEWS.COM  BANDUNG,- Kondisi infrastruktur di Jawa Barat, terutama di bagian selatan, masih cukup buruk. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Jabar dan setiap tim suksesnya pun memandang persoalan ini menjadi bidang garapan yang harus dibenahi.

Anggota Tim Sukses Dede-Lex, Saeful Huda, mengatakan, Jawa Barat, dengan jumlah penduduk yang besar dan posisi geografis yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota, seharusnya memiliki infrastruktur yang bagus.

Di Jabar selatan, kata Saeful, selain jalan dan jembatan, kondisi pelabuhan di Pelabuhan Ratu (Sukabumi) dan Pangandaran (Ciamis) harus dibenahi dan ditingkatkan. "Untuk infrastruktur ini perlu ada langkah besar yang diciptakan. Pangandaran dan Pelabuhan Ratu, minimal harus menjadi pelabuhan inter-island (antarpulau)," kata Saeful di Bandung, Selasa (29/1).

Pasangan Dede-Lex, kata Saeful, memiliki komitmen tinggi terhadap persoalan infrastruktur, misalnya meningkatkan status sejumlah ruas jalan, dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. "Dengan peningkatan status ini, otomatis kondisi jalannya pun akan lebih bagus," ujar Saeful.

Tentang pengembangan Kota Bandung sebagai kota metropolitan, Saeful mengatakan, pengembangannya jangan sampai menjadi beban Kota Bandung semata. Menurut Saeful, untuk masalah ini perlu melibatkan Pemprov Jabar.

Sekretaris Tim Sukses Rieke-Teten, Abdy Yuhana, mengatakan, pasangan yang diusung PDIP ini menginginkan spirit baru dalam membangun Jabar. Artinya, kata Abdy, kepemimpinan harus solid dan pelayanan birokrasi harus bagus, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur harus dipercepat, terutama di Jabar selatan. Sayang sekali potensi Jabar selatan yang besar itu tidak digarap secara maksimal," kata Abdy.

Abdy mengatakan, pasangan Rieke-Teten sangat memahami bahwa Jabar selatan memiliki potensi wisata yang luar biasa. Untuk itu, perbaikan jalan dan jembatan ke daerah tujuan wisata di Jabar selatan akan diprioritaskan.

Mengenai pembangunan Bandara Kertajati, Abdy mengatakan, Rieke-Teten akan mendorongnya sehingga bisa cepat terealisasi. Kebutuhan akan bandara di Jawa Barat, kata Abdy, sudah sangat mendesak.

Secara terpisah, pasangan Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim memandang buruknya infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan tiga sektor utama, yaitu kesejahteraan, kemiskinan, dan pengangguran, di Jabar bagian selatan dan timur.

Ketua Tim Sukses Irianto-Tatang, Lili Asdjudiredja, mengatakan, jika kondisi infrastruktur selatan dibenahi, akan banyak potensi daerah setempat yang bisa dimunculkan, seperti pertambangan dan perikanan. Hal itu akan membuat pertumbuhan ekonomi rakyat terus tumbuh yang bisa berimbas kepada naiknya kesejahteraan dan berkurangnya pengangguran.

"Sekarang bayangkan saja, pengangguran di Jabar itu sangat tinggi, mencapai 1,9 juta. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, angka ini akan terus naik," kata Lili.

"Kemiskinan yang ada di daerah selatan justru akan kami prioritaskan (untuk dibenahi). Salah satunya dengan bantuan Rp 500 juta ini. Dengan demikian, infrastruktur bisa lebih baik. Kegiatan ekonomi bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat," katanya. 

Sumber : TribunNews