MATARAM--MICOM: Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI berkontribusi nyata terhadap kemajuan termasuk peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat. 

"Dengan adanya MP3EI setelah setahun kita evaluasi, memberikan kontribusi yang sangat nyata dan tinggi dan juga pertumbuhannya," kata Hatta seusai pertemuan terbatas di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Jumat (18/5). 

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu membahas tiga hal penting, yakni kegiatan yang dilakukan tiga provinsi terkait program MP3EI Koridor V mencakup NTB, Bali dan NTT, upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan, dan upaya pemberdayaan warga baru (eks Timor Timur) di wilayah NTT. 

Selain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, rapat terbantas itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terkait program MP3EI. 

Hadir pula Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan para bupati/wali kota se-NTB, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dan Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay.   

Hatta menyimpulkan, adanya kemajuan yang berarti dalam peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi NTB setelah mendengar pemaparan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dalam rapat terbatas itu. 

Ia mengatakan, Gubernur NTB, Bali dan NTT telah melaporkan kemajuan yang dicapai dalam implementasi program MP3EI di wilayah masing-masing dalam kurun waktu hampir setahun terakhir ini. 

Gubernur NTB melaporkan, nilai investasi meningkat 33,3 persen, jumlah proyek meningkat dari 28 perusahaan menjadi 58 perusahaan atau meningkat 107 persen. Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari 25 perusahaan menjadi 51 perusahaan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga meningkat dari tiga perusahaan menjadi tujuh perusahaan atau meningkat sebesar 133 persen. 

Sektor investasi yang paling dimintai antara lain perhotelan, pertanian dan perikanan, atau sangat relevan dengan tema Koridor V MP3EI yakni pengembangan pariwisata dan pendukung pangan nasional. 

Selain itu, sejak Bandara Internasional Lombok (BIL) beroperasi 1 Oktober 2011, meski baru diresmikan oleh Presiden Yudhoyono pada 20 Oktober 2011, kunjungan wisatawan meningkat dari 402 orang ribu lebih menjadi 557 ribu orang atau naik 14 persen. 

Produksi ternak di wilayah NTB juga meningkat dari 371 ribu ekor menjadi 460 ribu ekor. Nilai tukar peternak pun meningkat hingga menempati peringkat dua nasional. 

"NTB juga merupakan daerah yang diandalkan sebagai lumbung ternak nasional dan Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa dalam 10 tahun ke depan akan menjadi kekuatan lumbung ternak, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya. 

Sedangkan di sektor perikanan, NTB juga mampu meningkatkan produksinya dari 221 ribu ton menjadi 457 ribu ton.  "Ini semakin mengukuhkan kita bahwa NTB merupakan daerah potensial, sehingga harus terus didorong menjadi basis peternakan," ujar Hatta.  


Sumber : MediaIndonesia.Com

JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal dua tahun ini bisa naik dua digit. Hal itu didukung oleh Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memberikan kepercayaan diri kepada para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. 

"Orang melihat tren, niat, dan konsistensi perbaikan. Mereka tahu Indonesia belum sempurna, tapi kita lakukan itu (perbaikan, Red) dan secara konsisten pemerintah punya rencana planning dan sasaran yang jelas," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (16/5) lalu.

Hanya saja, Hatta mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelayanan investasi di Indonesia, akan tetapi para investor lebih menilai pada upaya perbaikan dari pemerintah. Sementara terkait pasokan listrik bagi industri, pemerintah meyakinkan bahwa listrik Indonesia terus mengalami peningkatan, sehingga calon pelaku industri di Indonesia tak usah khawatir. 

Untuk pembangkit listrik yang akan menyediakan tenaga 10.000 volt pertama akan segera diselesaikan, begitupun kedua, sudah masuk sebesar dua kali 1.000 megawatt. Menurut Hatta, untuk pertama kalinya pada kuartal I-2012 jumlah investasi di Indonesia secara YoY berada di posisi tertinggi, yakni 32,8 persen. 

Dengan begitu, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 akan bergeser, yang selama ini didorong dari konsumsi justru akan terbalik, posisi investasi menjadi tertinggi yang share-nya di atas 3 persen. Kondisi itu, lanjut Hatta, sangat pas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai tujuh persen karena faktor investasi menjadi dominan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, perekonomian Indonesia berdasarkan atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2012 mencapai Rp 1.972,4 triliun. Kemudian produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 632,8 triliun. 

Untuk PDB Indonesia triwulan I-2012 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada 2011 (YoY) sebesar 6,3 persen. 
Sektor yang mendorong pertumbuhan pada triwulan I 2012 di antaranya sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

"Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2012 terjadi di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,9 persen," kata Kepala BPS Suryamin.

Ia mengatakan, sektor pertanian tumbuh karena panen raya sedang terjadi, sektor pengangkutan karena perjalanan internasional meningkat pada awal tahun dan sektor komunikasi karena ada peningkatan penjualan alat-alat komunikasi. 


Sumber : JPNN.Com

Presiden SBY ingin tahu apa yang sudah dilakukan provinsi untuk mengurangi kemiskinan.
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat, hari ini. Fokus pembahasan rapat ini adalah pengembangan ekonomi di tiga provinsi, NTB, NTT, Bali.

Hadir dalam rapat ini, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, di antaranya Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. 

Selain itu, tampak hadir juga Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

"Saya ingin tahu aktivitas apa saja dan proyek apa saja yang perlu dibantu pemerintah pusat dan provinsi lainnya," kata Presiden SBY, dalam rapat itu. 

Kedua, Presiden ingin tahu apa yang sudah dilakukan provinsi untuk mengurangi kemiskinan, baik di NTT, NTB, dan Bali. "Provinsi lain juga harus ikut mendukung pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan," imbuhnya. Artinya, kata SBY, jika MP3EI berjalan baik maka kemiskinan bisa diturunkan.

Khusus untuk NTB, Presiden meminta pemerintahan setempat segera menyelesaikan masalah warga baru yang berasal dari perbatasan dengan Timor Leste. "Masalah ini paling lambat 2014 sudah selesai," kata SBY. Dia meminta, warga baru itu harus segera mendapat tempat tinggal. 

Besok, Presiden dan rombongan berencana akan terbang ke Timor Leste. 

Sumber : VIVANews.com

JAKARTA: Pemerintah memperkirakan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang terangkum dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dapat menyerap hingga 4,73 juta tenaga kerja sepanjang 2012-2014.

Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan berdasarkan identifikasi pemerintah, pengembangan berbagai kegiatan ekonomi utama yang terangkum dalam Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia mampu membuka 4,73 juta kesempatan kerja.

"Globalnya dalam jangka pendek, 2012-2014, kebutuhan tenaga kerja di sektor kegiatan ekonomi utama di 6 koridor ekonomi mencapai 4,73 juta dengan total indikasi investasi Rp2.225 triliun," ujarnya dalam pembukaan Sarasehan Nasional: Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025  hari ini, Selasa 15 Mei 2012.

Berdasarkan estimasi di masing-masing koridor, katanya, kebutuhan tenaga kerja berbeda-beda sesuai dengan sektor investasi yang berkembang. Namun, angka ini belum termasuk kebutuhan tenaga kerja di sektor infrastruktur dan konstruksi.

"Ini diestimasi berdasarkan rencana investasi. Karena ekonomi itu tumbuh dari investasi, dan investasi menciptakan tenaga kerja," katanya.

Sepanjang 2011-2014, di koridor ekonomi Sumatra diperkirakan terdapat rencana investasi sebesar Rp300 triliun di sektor besi baja, perkapalan, kelapa sawit, karet, batubara, dan Jembatan Selat Sunda. Realisasi investasi ini diperkiraan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 579.973 orang.

Di koridor ekonomi Jawa, pengembangan investasi di sektor makanan minuman, tekstil, alat transportasi, perkapalan, telematika, Jabodetabek Area, dan alutsista diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 340.938 orang. Adapun indikasi total investasi di koridor ini selama 2012-2014 mencapai Rp433 triliun.

Sementara itu, di koridor ekonomi Kalimantan perkiraan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.742.550 orang. Tenaga kerja ini tercipta dari total rencana investasi sebesar Rp779 triliun, yang tersebar di sektor pertambangan, migas, perkayuan, dan kelapa sawit.

Selain itu, pengembangan 5 kegiatan ekonomi utama di koridor ekonomi Sulawesi diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 460.940 orang. Tenaga kerja itu dibutuhkan untuk menggarap sektor pertambangan nikel, pertanian pangan, migas, kakao, dan perikanan yang total investasinya diproyeksikan mencapai Rp197,0 triliun.

Adapun di koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata, peternakan, dan perikanan diperkirakan mencapai 144.851 orang. Lapangan kerja ini tercipta dari rencana investasi yang mencapai Rp66 triliun sepanjang 2012-2014.

Terakhir di koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, rencana investasi yang mencapai Rp450 triliun diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.462.518 orang.

"Kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan dan Papua-Maluku relatif paling besar, tapi pemenuhannya harus dipikirkan lagi, pembinaan pekerja lokal dan mungkin migrasi dari daerah lain," katanya.

Meski investasi berpeluang membuka banyak tenaga kerja, Indonesia masih bermasalah dalam pemenuhannya akibat terjadi miss match dari kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan James T. Riady mengatakan untuk dapat tumbuh berkelanjutan Indonesia harus mengandalkan sumber daya manusia yang handal.

"Bukan hanya tergantung pada sumber daya alam, tapi juga harus mengembangkan human capital dengan sistem pendidikan, pelatihan, standar kompetensi, dan sertifikasi bagi tenaga kerja," katanya.

Untuk meretas kompleksitas masalah tenaga kerja, kata James, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional, meningkatkan jumlah wiraswasta di tingkat UMKM dan koperasi, serta menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun.

Sumber : Bisnis.Com

Presiden dijadwalkan melakukan rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Daerah NTB. Rapat yang juga dihadiri Gubernur NTB Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika ini membahas evaluasi implementasi program MP3EI. 

"Acara hari ini pk 14.00 WITA. Rapat terbatas mendengarkan laporan/paparan Gubernur NTB, NTT dan Bali," ujar Julian. 

Adapun proyek percepatan koridor yang berbasis di Provonsi Bali dan Nusa Tenggara yang ditawarkan pada swasta ini meliputi 136 proyek dengan estimasi biaya Rp210 triliun hingga 2025. Pada proyek ini, lanjutnya, pemerintah hanya menganggarkan share sebanyak 20%.

Sumber : MediaIndonesia.Com

JAKARTA: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat 30 proyek kerjasama pemerintah dan swasta tercantum dalam MP3EI dengan nilai investasi sebesar US$ 44,37 miliar atau sekitar Rp403,767 triliun.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kemen PPN/Bappenas mengatakan sebagian besar proyek KPS yang tergabung dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia masih dalam tahap persiapan dan terkendala masalah pembebasan lahan.

“Tidak semuanya sudah jalan, kondisinya macam-macam. Ada yang masih persiapan, kebanyakan terkendala pembebasan lahan, tapi ada juga yang sudah jalan,” kata Bastary di Jakarta, 12 Mei 2012

Dia menuturkan pemerintah tengah berupaya membereskan persoalan lahan yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur. menurut dia, tidak mudah menyelesaikan konektifitas dan mengelola manajemen infrastruktur dengan sempurna.

“Ada beberapa yang memang harus dibenahi. Kalau kita bisa membereskan konektifitas domestik, pasti akan unggul untuk segi yang lain,” ujarnya.

Berdasarkan data Bappenas, tercatat 19 proyek KPS yang menjadi bagian MP3EI Koridor Jawa dengan nilai investasi US$11,442 miliar. Sebagian besar proyek di Jawa ialah pembangunan jalan tol dan water supply(proyek penyediaan air).

Selain itu, dia menyebutkan terdapat tiga proyek KPS senilai US$4,48 miliar di Kalimantan. Ketiga proyek yakni Pelabuhan Maloy yang baru memulai proses studi, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang terkendala masalah lahan, dan Jalan Kereta Batu Bara Puruk Cahu-Bangkuang yang sudah melalui tender.

Di bagian Indonesia Timur, tercatat proyek Jalan Tol Manado-Bitung di Sulawesi dengan nilai US$353 juta dan proyek Jalan Tol Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai di Koridor Bali-Nusa Tenggara senilai US$196 juta.

“Proyek Bitung masih terkendala lahan, sedangkan Nusa Dua sudah mulai konstruksi,” kata Bastary.

Sisanya, enam proyek KPS senilai US$27,899 miliar menjadi bagian MP3EI koridor Sumatera. Tiga proyek di antaranya masih mengalami persoalan pembebasan lahan, yakni Jalan Tol Palembang-Indralaya, Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumar, dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

“Jembatan Selat Sunda masih dalam proses penyelesaian perjanjian. Sementara Jalan Tol Medan-Binjai sudah mulai konstruksi,” katanya.

Terkait rencana pembatalan pinjaman China untuk proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu, Bastary menanggapi pihaknya akan berupaya mencari pembiayaan lain dari investor lokal yang berminat menanamkan modal.

“Kita akan berusaha mencari pembiayaan lain. Investor yang berminat untuk investasi cukup banyak. Intinya harus sharing antara pemerintah dan swasta kalau tidak, tidak akan layak,” ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto berniat membatalkan rencana penggunaan pinjaman Exim Bank of China untuk tiga proyek infrastruktur, jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan kesepakatan.

Tiga proyek yang dimaksud antara lain, Jalan Tol Medan-Kualanamu, Jalan Tol Cisumdawu, dan pembangunan Jembatan Tayan. Menurut Djoko, pinjaman tidak bisa digunakan karena perjanjian pinjaman proyek secara spesifik belum mendapat persetujuan.

“Saya sekarang dalam pemikiran tidak usah dipakai saja-lah loan itu, lebih baik pakai APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] murni saja,” kata Djoko di Jakarta, Senin(7/5/2012).

Sumber : Bisnis.Com

AKARTA: Pemerintah menyampaikan ground breaking proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di koridor Sumatera pada 2012 baru tervalidasi sebesar Rp47,42 triliun pada 2012, dari indikasi investasi sebesar Rp1.132 triliun sampai 2014.

 Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Koridor Sumatera Zulkifli Hasan mengatakan pada 2011 lalu pemerintah telah melaksanakan groundbreaking proyek infrastruktur dan sektor riil dengan nilai investasi Rp97 triliun.

“Totalnya di Sumatera sekitar Rp1000 triliun sampai 2014. Mudah-mudahan validasi tahun ini lebih besar dari 2011, atau paling tidak sama,” kata Zulkifli di Jakarta, Kamis(10/5/2012).

Adapun, validasi groundbreaking proyek MP3EI 2012 terdiri dari investasi infrastruktur Rp12,231 triliun dan investasi sektor riil Rp35,191 triliun.

Berdasarkan perhitungan, total validasi proyek MP3EI di koridor Sumatera sampai 2012 ini baru sekitar Rp144 triliun atau 12% dari total indikasi investasi yang ditargetkan sampai 2014.

Menurut Menteri Kehutanan ini, sejumlah proyek besar di Koridor Sumatera yang sedang berproses antara lain, pengembangan kelapa sawit di Seimangke, pembangunan tol Medan-Kualanamu, pengembangan jalan kereta api, pelabuhan, dan Jembatan Selat Sunda.

Dia memaparkan sebagian besar persoalan yang dihadapi dalam pengembangan mega proyek tersebut ialah pembebasan tanah, tumpang tindih pengadaan lahan, dan perizinan pihak terkait.

“Proses Jembatan Selat Sunda misalnya, masih bermasalah dengan aturan yang harus memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo enggan menyepakati klausul pemberian dukungan atau penjaminan pemerintah dalam perjanjian proyek JSS.

Pasalnya, menurut Agus, berdasarkan aturan Peraturan Presiden No.78/2010 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama, pemrakarsa proyek tidak bisa memperoleh penjaminan dari pemerintah.

Selain itu, dia menambahkan persoalan dana pinjaman luar negeri juga menjadi salah satu hambatan realisasi proyek MP3EI. Menurut dia, sejumlah proyek masih menunggu kepastian kesepakatan pinjaman dari China.

“Loan itu sedang kita kasih waktu, kalau tidak ada kejelasan lebih baik diberitahu kepada yang lain, banyak juga pengusaha nasional yang berminat investasi,” katanya.

Sumber: Bisnis.Com

SURABAYA, KOMPAS.com — Indonesia memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi bisa diakselerasikan lebih tinggi lagi. Selama ini, pergerakan ekonomi masih terganjal kualitas infrastruktur yang kurang memadai.

Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk Dwi Soetjipto di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/5/2012), mengatakan, industri semen adalah salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur dan harus mampu menjamin kontinuitas pasokan.

Peningkatan kebutuhan semen perlu diantisipasi, termasuk untuk memenuhi proyek pembangunan infrastruktur melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dengan menjamin ketersediaan semen di seluruh pelosok Tanah Air. Jaminan suplai bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas industri semen, antara lain melalui pembangunan pabrik baru.

Semen Gresik, menurut Dwi, segera meluncurkan pabrik baru Tuban IV pada 24 Mei. Pabrik berkapasitas 2,5 juta ton itu rencananya diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengoperasian pabrik Tuban IV akan mendongkrak kapasitas produksi empat pabrik perseroan di Tuban menjadi 11,3 juta ton.

Adapun secara grup, bersama Semen Padang dan Semen Tonasa, kapasitas produksi perseroan akan mencapai 22,5 juta ton. Peningkatan pasokan semen sangat diperlukan karena perekonomian Indonesia sedang tumbuh luar biasa. Pertumbuhan ekonomi diprediksi berada pada angka 6,5-7,5 persen pada 2011-2014 dan diprediksi bisa mencapai 8-9 persen pada periode 2015-2025. Target pertumbuhan itu bisa dicapai, salah satunya, dengan menggenjot pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan, penjualan semen nasional pada 2011 mencapai 49,2 juta ton, mengalami pertumbuhan 1 2,8 persen daripada 2010. Dari angka itu, khusus penjualan domestik mencapai 48 juta ton, naik 17,7 persen dibandingkan dengan 2010.

Tahun ini, menurut Dwi, permintaan semen diproyeksikan tumbuh pada level 7-10 persen. Bahkan, hingga kuartal I-2012, penjualan semen nasional mencapai 12,63 juta ton atau tumbuh 15,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun kapasitas produksi industri semen nasional tahun ini diprediksi tumbuh 4,4 persen menjadi 56,8 juta ton.

Menyangkut soal konsumsi, konsumsi semen per kapita Indonesia masih rendah, yakni pada kisaran 200 kilogram per kapita per tahun. Angka itu di bawah Malaysia yang sudah mencapai 600 kilogram atau Vietnam dan Thailand sekitar 400 kilogram.

Kepala Badan Penanaman Modal Jatim Warno Hari Sasono mengatakan, pihaknya mendorong berbagai perusahaan untuk terus menambah investasi di Jatim. Selain untuk menopang pembangunan infrastruktur dan gerak perekonomian secara umum, peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan pabrik baru di Tuban juga bisa menghasilkan sejumlah dampak ganda.

Pesona pantai Serayi Kecamatan Jawai Selatan tidak diragukan. Warna pasir kuning, ditambah hembusan sepoi angin pantai membuat tempat ini cocok bagi wisata keluarga. Tepat di ujung pantai terdapat bukit kecil penuh rimbunan pepohonan ditambah susuana bebatuan yang eksotis, tak heran di hari libur pantai ini ramai dikunjungi warga. Sayang pesona ini terhalang minimnya jalan menuju objek wisata andalan di Kecamatan Jawai Selatan ini. Hari Kurniathama, Jawai

BARU-baru ini Pontianak Post berkesempatan berkunjung ke Pantai Serayi. Objek wisata andalan masyarakat Jawai Selatan. Terletak di dekat perairan Sambas yang menghadap langsung Laut Cina Selatan. Di musim liburan pantai ini kerap dikunjungi warga setempat maupun luar kota. Pantainya yang landai  ditumbuhi kelapa membuat suasana pantai ini sejuk dan nyaman. 

Selain sejuk, pengunjung juga bisa mandi dan berenang ataupun sekedar berjalan di tepian pantai. Bahkan di sini juga ada objek wisata batu yang menarik, namanya Batu Canggar, begitu orang setempat menamainya.  Untuk menempuh pantai ini bisa menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Meski pengunjung harus melalui jalanan yang penuh bebatuan karena masih pengerasan. Daerah ini pun sering dijadikan tempat berkemah bagi yang ingin menikmati suasana malam hari. 

Para pecinta pantai mania pun mulai dari Pemangkat, Teluk Keramat, Tebas, dan lainya, pantai ini menjadi kawasan anjang sana bagi pemuda-pemudi di malam Minggu. Bahkan tak jarang berbagai event musik pernah digelar di pantai ini. 

Bahkan tak jarang mengundang artis ibu kota seperti bintang KDI  Untuk mengunjungi pantai ini, terlebih dahulu harus menyeberangi perairan Sungai Sambas, terutama mereka yang datang dari luar Jawai atau Jawai Selatan. Misalkan pengunjung yang mau menyeberang dari Pemangkat atau Tebas. Sampai di Jawai Selatan di tengah pasar Matang Suri, pengunjung akan melihat pintu gerbang yang bertuliskan Pantai Serayi. 

Dari pintu gerbang menuju pantai menempuh jarak sekitar 4 Km. Namun jalan menuju  pantai ini masih dalam tahap pengerasan dan pembangunan. Sebagian jalan penuh bebatuan, sehingga pengendara mobil atau sepeda motor harus ekstra hati-hati. “Mudah-mudahan jalan menuju Serayi dapat lebih bagus sehingga lebih banyak pengunjung yang datang,” ujar Ratna yang berkunjung bersama rekannya.

Bahkan Bupati Sambas Hj Juliarti Djuhardi Alwi pun pernah mengunjungi objek wisata ini pun terpesona dengan pantai Serayi ini. Ia mengatakan ini merupakan aset pemda yang harus digarap maksimal. “Ini merupakan aset penting Pemda Sambas dan masyarakat sebagai objek wisata alternatif bagi keluarga,” katanya.  Soal jalan dan saran prasana pantai, pemkab terus melakukan pembenahan, misalkan sudah adanya tempat berjualan permanen, cafe, WC,  panggung untuk pergelaran hiburan penginapan mini, sehingga layak menjadi objek wisata. Sementara untuk jalan pemda akan mengusahakan perbaikan menuju objek wisata pantai ini. Untuk menarik wisata, Bupati juga mengatakan akan mengoptimalkan kegiatan skala kabupaten atau provinsi untuk digelar di tempat wisata ini. dan WC. ”Saya berharap kita sama-sama melestarikan objek wisata ini,” pintanya 

Sumber : PontianakPost.com

BANDUNG, (PRLM).- Banyaknya keluhan masyarakat yang mengenai infrastruktur jalan masuk ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, menandakan perlunya keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menangani jalan. Untuk itu, sudah seharusnya pada anggaran ke depan, Pemkot meningkatkan anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan.

"Jalan di Kota Bandung itu harus mulus, masa kalah dengan di pelosok-pelosok. Dari itulah Pemkot Bandung perlu untuk meningkatkan anggaran bagi infrastruktur minimal dua kali lipat," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman saat dihubungi wartawan, Kamis (17/5/12).

Entang mengatakan pihaknya sudah menginformasikan agar anggaran bagi perbaikan insfratuktur ditambah hingga dua kali lipat dari sebelumnya. "Memang sebaiknya ditambah hingga dua kali lipat khusus untuk masalah infrastruktur," katanya.

Pasalnya, menurut Entang, hingga kini banyak pihak termasuk Dinas Bina Marga dan Pengairan yang mengeluhkan soal anggaran yang dinilai sangat minim. "Kita pernah dengar bahwa lambatnya perbaikan jalan tersebut akibat minimnya anggaran. Akibatnya banyak juga beberapa jalan rusak yang terbengkalai," katanya.

Namun Entang berharap dengan ditambahnya anggaran, DBMP pun mampu bekerja secara maksimal sehingga menghasilkan infrastruktur yang tahan lama. "Jangan sampai kita sudah menyetujui soal anggaran tahun ini, dan nanti rencana ke depan bakal ditambah, namun kinerja masih memble dengan alasan anggaran sedikit," katanya. 

Sumber : PikiranRakyatOnline