Ajibarang Menuju Kota Industri

BANYUMAS - Untuk menghadapi perkembangan Ajibarang menuju kawasan industri, pariwisata dan perdagangan, pembenahan sejumlah infrastruktur fisik dinilai mendesak dilakukan.

Dorongan untuk peningkatan ekonomi kota juga harus dibarengi keseimbangan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna  menjaga ekologi wilayah.  

Peran pemerintah dalam menyediakan berbagai infrastruktur fisik penunjang perkembangan kota sangat diperlukan. Apalagi dalam waktu dekat akan berdiri pabrik semen berskala besar di wilayah Ajibarang. Pembenahan infrastruktur jalan khususnya dari Ajibarang-Wangon beserta drainase sangat diperlukan untuk mendukung.

’’Selain itu, dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen AMDAL dan regulasi tata ruang juga perlu dilaksanakan dengan konsisten. Apalagi sekarang perkembangan kota semakin pesat,’’  kata Kepala Desa Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang, Handoyo, kemarin.

Pembenahan jalan dan drainase di Daerah Milik Jalan (Damija) sangat diperlukan. Selain itu, ketersediaan RTH sebagai diamanatkan dalam Perda Tata Ruang No 10 tahun 2011 sebanyak 20% dari pengembangan kawasan juga perlu diimplementasikan.

Hal itu penting untuk agar pertumbuhan ekonomi dan ekologi dapat berjalan seimbang dan berkesinambungan.

’’Selain reklamasi terencana dan sistematis untuk kawasan tambang bahan baku semen, kawasan industri dan wisata di Ajibarang juga perlu didukung dengan penyediaan akses jalan, RTH yang mencukupi,’’ kata Kepala Desa Pancasan, Achmad Munawar.

Berbagai agenda kebutuhan pengembangan kota itu yang tertera dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) hendaknya dapat secepatnya direalisasikan oleh pemerintah.

Apalagi sekarang kebutuhan akan pelebaran jalan, jembatan penyeberangan, RTH sudah mendesak diperlukan.

’’Kami berharap tidak hanya jalan menuju pabrik semen saja yang dilebarkan, tetapi juga jalan provinsi dan nasional di wilayah Ajibarang Kulon. Lebih cepat lebih baik,’’ katanya.

Sekretaris Kecamatan Ajibarang, Budi Nugroho MSi, menyatakan sejumlah isu strategis tentang perkembangan kota Ajibarang diinformasikan akan segera terlaksana. Mulai dari pelebaran jalan Ajibarang-Wangon dan juga pembenahan taman kota.

’’Mudah-mudahan berbagai program pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan kota Ajibarang segera diketok dan dilaksanakan sebagaimana harapan masyarakat,’’ jelasnya.

Akan Dibangun

Menurut Bupati Banyumas Drs H Mardjoko MM, pabrik dan infrastruktur pendukung termasuk jalan produksi dan jalan tambang akan dibangun di kawasan seluas 49,6 hektare di Desa Pancasan, Karangbawang, dan Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang.

Selain itu, seluas 393,7 hektare akan digunakan untuk penambangan batu gamping di Desa Sawangan, Karangbawang, Desa Kracak, dan Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang. Juga di Desa Paningkaban dan Karangkemojing, Kecamatan Gumelar .

Sumber : SuaraMerdeka

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) mengaku menghadapi banyak risiko dalam membangun infrastruktur. Misalnya, tidak memperoleh cost recovery, serta adanya aturan take or pay di mana gas yang sudah dibeli dari produsen harus dibayar meskipun pasar tidak mampu menyerapnya.

“Juga masalah perizinan, pembebasan lahan dan biaya sewa tanah di lokasi pipa yang terus naik," ungkap Direktur PGN Wahid Sutopo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Wahid mengatakan,PGN terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan mendukung pemanfaatan gas bumi untuk domestik agar para investor terus berinvestasi di Indonesia dan berharap pemerintah daerah seperti di Jawa Timur mampu mengembangkan kluster-kluster industri baru agar peningkatan pasokan dan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan bersamaan sehingga menciptakanmultiplier effect lebih besar bagi perekonomian daerah.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor. Untuk itu para pelaku di sektor gas bumi juga harus mau untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur gas sehingga peningkatan pasokan bisa segera dinikmati oleh industri.

"Kementerian ESDM akan meminta SKK Migas mereview kembali atruran mengenai keberadaan trader gas, meminta para trader gas untuk ikut mengembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan perusahaan yang memiliki komitmen dalam pengembangan infrastruktur harus membeli gas langsung ke produsen agar konsumen bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif," jelas Susilo.  


Sumber : OkeZone

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa didikte dan ditekan oleh Bank Dunia untuk mengurus pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun pada proyek penanganan banjir, Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Itu diungkap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kepada sejumlah awak media usai mengahadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (2/4) pagi.

Pinjaman World Bank (WB) dinilai terlalu rumit dan sangat jelimet, apalagi waktu pengembalian hanya lima tahun dengan bunga yang tinggi.

Mantan Walikota Surakarta mengatakan jika pinjaman WB tidak berimbang, mengingat DKI Jakarta memiliki Silpa yang cukup besar yaitu Rp 10 triliun. Jokowi mengajak bawahannya yang menangani teknis pinjaman tersebut untuk mengatakan tidak terhadap tekanan Bank Dunia.

"Pinjam segitu saja rumit, mending enggak usah. Kalau saya jadi orang kaya, saya harus pede (percaya diri) dong, kecuali kalau dipinjami Rp 100 triliun, baru kita ngikut," ungkapnya. 

Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan tekanan seperti apa yang di alamatkan kepada pemprov. Menurutnya tekanan-tekanan tersebut sebaiknya direspon dengan mengatakan tidak pada pinjaman JEDI.

"Saya yang dilaporinin saja pusing, apalagi kepala dinas yang menanganinya. Udah mending gak usah aja," lanjutnya. 

JEDI adalah proyek yang diprakarsai oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dari tahun 2008. Akibat rumitnya birokrasi saat itu, baru bisa terealisasi di 2012. Program tersebut diperuntukan bagi pengentasan masalah banjir di ibukota.

Realisasi proyek ini dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.

Tender proyek JEDI berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, China, India, dan Taiwan. Jika selesai, proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta. Meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan permukiman warga dari banjir. 


Sumber : Gatra

LAMPUNG - Pemerintah terus berusaha mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air dengan program-programnya. Beberapa proyek pun dikebut untuk demi membuat ekonomi Indonesia bertumbuh secara merata.

Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI Edib Muslim mengungkapkan, proyek-proyek yang saat ini tengah diupayakan percepatannya antara lain adalah pembangunan jalan tol, pembangunan jalan, maupun pembangunan pelabuhan.

Namun dia mengungkapkan, terdapat kesulitan dalam mengembangkan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, dia menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan lancar jika tidak melibatkan pembebasan lahan.

"Lebih mudah jika proyek tersebut hanya berhadapan dengan ikan, jadi enggak perlu berurusan dengan pembebasan lahan," kata dia di Novotel, Lampung.

Dia menjelaskan, harga tanah dapat berubah drastis, ketika ada kabar bahwa tanah tersebut akan digunakan pemerintah untuk membangun jalan. "Ya memang itu menjadi salah satu kendala, kalau kamu punya tanah juga pasti dimahalin kan jualnya," kata dia.

Meski demikian, dia mengatakan saat ini sudah terdapat solusi untuk menekan harga jual tanah yang gila-gilaan tersebut. "PP Pembebasan lahan itu jadi bisa dibatasi harga tanah yang akan dijual," kata dia.

Namun, dengan keberadaan PP tersebut tidak akan lantas menjadi solusi. Menurut dia, pembebasan lahan juga harus disinergikan yakni dengan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), peraturan terkait tata ruang, dan perizinan dari Kementerian Kehutanan.

"Jadi ada tiga permasalahan itu saja. Kalau sudah sinkronisasi sudah bisa dilakukan," tuturnya.  

Sumber : OkeZone

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut, Kemenhub, Capt.Boby R.Mamahit akan membenahi infrastruktur di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, kapal berukuran di atas 3.000 TEUs bisa masuk di dermaga konvensional dan tidak lagi terhambat serta waktu tunggu kapal bongkar muat bisa lebih cepat.

Bobby mengatakan, banyak perusahaan pelayaran yang mengeluhkan infrastruktur di pelabuhan, khususnya Tanjungpriok, Belawan Medan, Makassar dan Surabaya. Akibatnya, timbul biaya tinggi dan berakibat masyarakat juga yang menanggungnya, karena harga jual barang di pasaan menjadi naik pula.

“Ini kami lakukan untuk memperlancar pelayanan di pelabuhan sesuai keinginan Menko Perekonomian,” ujar Bobby kepada wartawan, baru-baru ini. “Terutama pelabuhan domestik masih perlu dibenahi,” tambahnya.

Sedangkan Asosiasi Pemilik Kapal Niaga Nasional atau INSA. (Indonesia National Shipps Owners Association) sebelumnya mendesak pemerintah memprioritaskan pengembangan infrastruktur pelabuhan, ketimbang menjalankan proyek pendulum nusantara. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, penggunaan kapal di atas 3.000 TEUs yang menjadi persyaratan pelaksanaan jalur pendulum nusantara, sulit dilaksanakan karena infrastruktur pelabuhannya belum mendukung.

Kedalam kolam pelabuhan dan aluran pelayaran pada dermaga konvensional rata-rata hanya bisa melayani kapal di bawah 2000 TEUs. Dia menilai proyek pendulum nusantara terlalui dipaksakan oleh pihak Pelindo, padahal infrastruktur pelabuhan tidak memadai, khusunya Tanjungpriok. “Benahi dahulu pelabuhannya, dan kepastian jumlah muatan, bukan mewajibkan setiap pelayaran harus pakai kapal di atas 3.000 TEUs,” tegas Carmelita.

Menurutnya, kegiatan angkutan laut domestik belum membutuhkan kapal berkapasitas 3.000 TEUs ke atas, atau 5.000 TEUs, sehingga proyek pembangunan jalur pelayaran Pendulum Nusantara yang sudah digembar-gemborkan Pelindo ll belum dibutuhkan.

Saat ini, jalur tersibuk yakni Jakarta-Belawan dan Surabaya-Makassar, baru bisa menggunakan kapal di bawah 2.000 TEUs. Masalah utamanya ada di muatan yang masih belum berimbang. Selain itu kedalaman alur pelayaran, serta fasilitas pelabuhan yang terbatas. 

Sumber : TubasMedia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 triliun untuk pengembangan dan perbaikan sarana infrastruktur rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Kita menyiapkan rumah sakit itu, paling tidak anggaran 2013 Rp 1 triliun untuk rumah sakit," ujar Ali Ghufron Mukti di rapat koordinasi Jamkesmas, di hotel Crown Plaza, Selasa (19/3/2013).

Ali menjelaskan kalau Pemerintah tak hanya akan memperbaiki untuk membangun rumah sakit saja, namun juga mengembangkan tenaga kerja pegawai di rumah sakit. Hal itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

"Rumah sakit tidak hanya sisi infrastruktur dan kualitas tapi sumber daya manusia nya juga," jelas Ali.

Dalam mengalokasikan anggaran, rencana jangka pendek Kementerian kesehatan menambah ruangan dan tempat tidur yang ada di rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah. Kementerian kesehatan saat ini sibuk menangani data jumlah yang dibutuhkan.

"Kita memetakan baik swasta dan punya pemerintah, kita hitung tempat tidur sampai provinsi kabuapten kita dapatkan data," ungkap Ali.

Sumber : TribunNews

Indeks Kompetisi Bisnis RI Turun

INILAH.COM, Banjarmasin - Birokrasi dan infrastruktur disinyalir merupakan salah satu penyebab peringkat Global Growth Competitiveness IndexIndonesia turun.

“Penurunan ini memprihatinkan karena indeks tersebut mencerminkan kemampuan teknologi suatu Negara,” kata Gusti Muhammad Hatta, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Meneg Ristek) ketika memberikan Kuliah Umum mengenai Insentif SINas (Sistem Informasi Nasional) di hadapan para peneliti dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin-KalSel, akhir pekan lalu.

Berdasarkan dari data Global Growth Competitiveness Indexyang dikeluarkan olehWorld Economy Forum tahun 2012-2013 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 144 negara yang disurvey dimana pada tahun sebelumnya Indonesia bisamenduduki peringkat ke-46 dari 142 negara yang disurvey.

Penurunan peringkat dari 42 menjadi 50, menurut Gusti disebabkan karena masalah infrastruktur dan birokrasi. Selain tidak bersinerginya ’ABG’ (Akademisi, Business, Government) dalam memproduksi hasil-hasil riset yang telah dihasilkan selama ini.

“Pengusaha dan pemerintah belum bisa bersinergi dalam memproduksi hasil riset secara massal. Sehingga, banyak hasil riset di indonesia hanya sampai di protipe atau hanya sampai diatas meja saja,”ujarnya.

Gusti pun berharap, adanya Insentif SINas dapat membuat perguruan tinggi swasta dan negeri, Lemlit, LPPM dan konsursium riset, bisa menghasilkan riset atau penelitian yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi negeri kita tercinta ini, “Tentunya ABG harus bisa bersinergi,” katanya.

Insentif Riset SINas adalah pendanaan riset yang ditujukan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) melalui peningkatan sinergi, produktivitas, dan pendayagunaan sumberdaya litbang nasional.

Sumber : Inilah.Com

SOLO, (PRLM).- Sejak Indonesia dilanda krisis tahun 1998 sampai sekarang, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia masih jauh dari yang diperlukan. Hal itu bukan hanya akibat investasinya yang jauh di bawah kebutuhan untuk membangun infrastruktur, namun kebutuhan dana untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada juga sangat kurang.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S Alisyahbana, mengungkapkan persoalan itu menjawab pertanyaan “PRLM” di Solo, Jumat (15/3) siang. Dia menanggapi keluhan berbagai pihak tentang buruknya infrastruktur, yang berdampak buruk pada sektor-sektor pembangunan lain.

“Sejak era desentralisasi setelah reformasi memang banyak masalah di bidang infrastruktur. Kewenangan penanganan infrastruktur sekarang terbagi-bagi dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dengan APBN tidak bisa tiba-tiba membangun jalan di depan rumah,” ujarnya sebelum tampil sebagai pembicara kunci pada seminar “Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 Bidang Infrastruktur”, di Fakultas Ekonomi UNS.

Prof. Armida mengakui, buruknya infrastruktur berpengaruh besar pada daya saing berbagai komoditas, di antara komoditas pertanian seperti beras. Hal itu ikut memengaruhi realisasi program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Menurut dia, kondisi infrastruktur berupa jalan nasional 90 persen dalam keadaan baik. Namun kondisi jalan provinsi hanya sekitar 50 persen yang baik dan jalan kabupaten/kota lebih rendah lagi, yakni sekitar 40 persen yang baik.

Dalam kaitan itu, Meneg PPN sepakat, semua sektor di dalam negeri perlu diperkuat. Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2015-2019 yang dipakai presiden hasil Pemilu 2014, dapat disusun rencana pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan semua sector. Terutama untuk mendukung pertumbuhan produksi pangan, seperti beras, jagung, kedelai daging sapi dan bawang putih yang saat ini bermasalah.

“Diharapkan, dengan sistem dan regulasi pembangunan infrastruktur seperti sekarang, dapat ditemukan solusi membangun infrastruktur yang terbaik. Pemerintah pusat minta, daerah ikut membantu,” tegasnya.

Prof. Armida menambahkan, Bappenas dalam menyusun RPJM ke-3 melibatkan banyak perguruan tinggi, masing-masing diminta usulan-usulan berupa terobosan dan ide-ide untuk meningkatkan semua sector pembangunan nasional. Selain UNS yang diminta merumuskan usulan pembangunan infrastruktur, Bappenas juga melibatkan Unpad Bandung, Unair Surabaya, IPB dan Undip Semarang 

Sumber : PikiranRakyat

SOLO – Pemerintah melalui anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) siap menggelontor dana hingga Rp203,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2013. Sementara, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp438,06 triliun.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur itu juga mendapat dukungan dari investasi swasta yang diproyeksikan tahun ini mencapai nilai Rp60,2 triliun. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida S Alisjahbana, menyampaikan meskipun investasi infrastruktur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun belum mencapai tingkat investasi sebelum krisis tahun 1997.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh di bawah kondisi yang diperlukan. Bahkan, satu tahun setelah krisis 1998 nyaris tidak ada pertumbuhan di bidang ini.

“Selama ini, perawatan atau maintanance infrastruktur masih sangat kurang. Minimnya regulasi menjadi salah satu pemicunya,” kata Armida, kepada wartawan, di sela-sela Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam RPJMN 2015-2019, yang diselenggarakan di FE UNS, Jumat (15/3/2013).

Dia menilai pasca otonomi daerah, pembangunan infrastruktur menjadi banyak yang timpang dan tidak merata. Salah satu contohnya adalah kondisi jalan nasional dengan jalan provinsi dan kabupaten/kota. Dia mengatakan, saat ini 90% jalan nasional dalam kondisi baik. Tetapi, jalan provinsi yang dalam kondisi baik hanya 50% dan jalan kabupaten 40%.

Armida melanjutkan, dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini maka yang menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan infrastruktur adalah bagaimana menciptakan suatu sistem perencanaan pembangunan infrastruktur nasional yang dapat memadukan program nasional, regional dan lokal. Mekanisme pembiayaan, lanjut dia, juga menjadi isu penting.

“Bagaimana cara terbaik menggunakan dana yang sangat terbatas,” kata dia.

Seperti diketahui, porsi belanja modal dalam APBN sangat minim hanya sekitar 8,1%. Dengan kondisi ini pula, maka peran swasta dan masyarakat juga perlu ditingkatkan.

“Ini butuh terobosan. Maka kami menggandeng universitas untuk mencari solusi dan usulan bagaimana terobosan itu bisa terwujud. Salah satunya dengan UNS.”

Sumber : SoloPos

Liputan6.com, Kuala Lumpur : The Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) meminta konsultan bahan bangunan, kontraktor dan pemasok di negaranya untuk mencari peluang bisnis pada sektor infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia. 

Matrade mengatakan banyak perusahaan asal Malaysia tertarik untuk berpartisipasi dalam peluang bisnis infrastruktur di Indonesia. 

"Atau mengembangkan kemitraan dengan perusahaan konstruksi lokal, bisa mencari saran dari kantornya di Jakarta," penjelasan Matrade seperti dilansir media Malaysia the Star, Sabtu (16/3/2013). 

Dalam pernyataannya, Matrade mengatakan Indonesia telah meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur hampir 15%, senilai Rp 216 triliun rupiah di 2013.

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk meningkatkan belanja modal pemerintah pada infrastruktur.

"Ini merupakan bentuk pergerakan untuk memajukan pembangunan yang sangat dibutuhkan seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi," pernyataan Matrade.

Dia mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia juga memproyeksikan akan ada alokasi anggaran tambahan ke daerah untuk infrastruktur. 

Pemerintah Indonesia juga mengantisipasi dengan menawarkan investasi swasta senilai US$ 150 miliar untuk merombak infrastruktur. 

Sumber : Liputan6