Tata Ruang > RTRW Kabupaten > Pendahuluan> Acuan Normatif

Acuan Normatif

Acuan Normatif

Picture
Acuan normatif Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup:
  1. Undang-undang
  2. Peraturan Pemerintah
  3. Keputusan Presiden

Undang-undang

Picture
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria; 
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
  • Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; 
  • Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah

Picture
  • Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
  • Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;  
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008  tentang Air Tanah; 

Keputusan Presiden

Picture
  • Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya; 
  • Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;  
  • Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

RTRW Kabupaten

Picture
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  

Materi RTRW Kabupaten

Pendahuluan
Ketentuan Teknis 

Proses dan Prosedur